Jokowi Kembali Kunker ke Kalsel, Kini Resmikan Bendungan Tapin
Presiden Jokowi kembali melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Kamis (18/2). Jokowi bersama rombongan berangkat menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 07.30 WIB. Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi akan meresmikan sekaligus meninjau Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin. Setibanya
Tak Terima Dipecat, Praja Asal Sulut Gugat IPDN Jatinangor ke PTUN Jabar
Praja asal Sulawesi Utara (Sulut), Jurgen Ernest Paat, resmi melayangkan gugatan terhadap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Jurgen menggugat IPDN karena keberatan dipecat kampus atas tuduhan melakukan tindakan kekerasan. “Gugatan atas nama klien kami Jurgen Paat, praja yang diberhentikan dari IPDN Jatinangor sudah terdaftar secara resmi melalui e-Court
Sejarah Terbentuknya UU ITE: Disahkan Era SBY, Sempat Direvisi Era Jokowi
Wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kedua kalinya mengemuka usai pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat pimpinan TNI/Polri secara internal pada Senin (15/2). Jokowi menyatakan, UU ITE bisa direvisi apabila tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat, khususnya soal pasal-pasal yang dianggap karet atau multitafsir. Sikap Jokowi soal revisi
Viral di Medsos: Uang Kertas Timor Leste Bergambar Pakaian Adat Rote Ndao
Uang itu bertuliskan Banco Central De Timor Leste Cem Dolares One Hundred Dollars, padahal Timor Leste secara resmi masih menggunakan Dolar AS sebagai mata uang. Dalam lembaran uang tersebut, nampak foto pasangan pria dan wanita memakai pakaian adat asal Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Konsul Republik Demokratik Timor
Jokowi Puji MA: Putusan Penanganan Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja Mahkamah Agung (MA) dalam putusan penanganan perkara tahun 2020 yang terbanyak sepanjang sejarah MA. Jokowi mengatakan jumlah ini tidak mengurangi kualitas putusan. “Jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah. Tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan,” ujar Jokowi dalam Sidang
Terawan Gagas Vaksin Nusantara: Oktober Tim Dibentuk, Kini Uji Klinis I Beres
Terawan Agus Putranto punya kesibukan baru setelah tak lagi menjabat Menteri Kesehatan: memantau penelitian Vaksin COVID-19 Nusantara. Tak begitu ramai diberitakan sebelumnya, ternyata penelitian vaksin ini sudah akan masuk ke uji klinis tahap II. Vaksin tersebut digagas saat Terawan masih menjabat sebagai Menkes. Pada Selasa (16/2), Terawan meninjau persiapan uji
KPK Buka Peluang Tuntut Mati Edhy Prabowo & Juliari Batubara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan hukuman mati bisa diterapkan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo serta mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan tuntutan hukuman mati kepada mereka bisa diterapkan jika unsur-unsur dalam Pasal 2 UU Tipikor terpenuhi. “Pengembangan sangat dimungkinkan
MA Ketok Denda dan Uang Pengganti Rp 58 Triliun Sepanjang 2020
Mahkamah Agung memutus denda pidana mencapai Rp 58,4 triliun. Denda itu berasal dari putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, menyebut keseluruhan denda itu berasal dari putusan pelanggaran lalu lintas, narkotika hingga tindak pidana korupsi. Putusan di tingkat MA dikumpulkan senilai Rp 5,6 triliun. “Saya akan menyampaikan jumlah
Cuan Ripple Kalahkan Bitcoin, Tapi Harganya Murah! Mau?
Bitcoin boleh jadi primadona bila melihat banyaknya perusahaan besar dan investor institusional yang memborong ataupun berinvestasi di cryptocurrency ini. Tetapi, jika melihat persentase penguatan di tahun ini, bitcoin masih kalah dari ripple (XRP). Sepanjang tahun ini hingga Senin (15/2/2021) kemarin XRP meroket nyaris 150%, bahkan sempat lebih dari 160% pada
Kapolri Ingin Pelapor UU ITE Harus Korban, Tak Bisa Diwakilkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusun pedoman UU ITE. Jenderal Sigit akan menerbitkan surat telegram untuk pegangan bagi para penyidik. Salah satu pedoman dalam surat telegram itu nantinya adalah soal pelapor terkait UU ITE. Rencananya, pelapor UU ITE hanya boleh korban langsung, bukan orang lain atau diwakilkan. “Tolong
