Anda Perokok Aktif tapi Tak Kena Kanker Paru? Ini Penjelasan Ahli
Banyak perokok aktif yang enggan berhenti merokok dengan alasan tak terkena penyakit berat, termasuk kanker paru. Dijelaskan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr dr Agus Dwi Susanto SpP(K), bahwa paru-paru diciptakan bukan untuk dialiri udara yang beracun, tetapi untuk udara yang bersih. “Tidak ada ceritanya paru-paru tetap sehat kalau
Penolakan Renovasi Gereja di Kepri Disorot Jokowi, Begini Respons Polri
JAKARTA – Polri akan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah penolakan renovasi gereja di Kepulauan Riau (Kepri). Polri akan membahas teknis penyelesaian masalah itu. “Terkait dengan apa yang dikatakan Pak Presiden, tentu nanti akan kami tidaklanjuti. Namun teknisnya seperti apa, nanti akan dibahas,” kata Karo Penmas Divisi Humas
Erick Thohir Tagih 30 Persen Dana CSR BUMN Untuk Pendidikan
JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menagih 30 persen dari total dana tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan BUMN (corporate social responsibility/CSR) dialokasikan ke bidang pendidikan. Niat ini berangkat dari jumlah penduduk muda yang besar dengan rata-rata tingkat pendidikan akhir SMP. “Selama ini, CSR BUMN itu ada beberapa kategori. Kalau saya lihat,
Jokowi Kini Sebut ISIS Eks WNI, Bukan Lagi WNI Eks ISIS
JAKARTA – Presiden Joko Widodo tak menjelaskan lebih lanjut soal status kewarganegaraan WNI eks ISIS yang tak bakal dipulangkan ke Indonesia. Namun ia menyebut 689 WNI itu sebagai ISIS eks WNI. “Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan
Kabar Baik, BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya Sekolah Anak Karyawan yang Meninggal Dunia
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) akan menanggung biaya pendidikan anak dari karyawan perusahaan yang meninggal dunia. Kepala BPJS TK Cabang Nagoya, Surya Rizal, menjelaskan, hal itu sesuai dengan Pera turan pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 yang telah berlaku sejak disahkan 2 Desember 2019 lalu. ”Jadi misalkan karyawan
700 Personel TNI AD Dikerahkan ke Papua Barat Isi Koramil Baru
JAKARTA – Sebanyak 700 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikirim ke Papua Barat untuk mengisi sejumlah markas Komando Rayon Militer (Koramil) baru yang dibentuk. Pada Selasa 12 Februari 2020, Wakil Kepala Staf Angakatan Darat, Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman berkunjung ke Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari. Ia memberi pengarahan kepada para
Dokumennya Disebut Sampah oleh Mahfud MD, Veronica Koman: Ini Memperdalam Luka Papua
JAKARTA – Pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman menilai, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan memperdalam luka orang Papua. Sebelumnya, Mahfud menganggap data tahanan politik dan korban sipil tewas di Nduga, Papua yang diserahkan Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo sebagai sampah. Dokumen itu
Poin Penting Omnibus Law: Pajak Perusahaan Turun hingga Atur Upah per Jam
Sebanyak dua RUU Omnibus Law telah masuk Prolegnas Prioritas 2020, yaitu Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Perpajakan. Namun, baru RUU Omnibus Law Perpajakan yang drafnya telah diserahkan ke DPR RI. Berikut wartawan rangkum sejumlah poin penting dalam RUU Omnibus Law tersebut: Perpajakan Tarif Pajak Badan Turun Pemerintah berencana akan menurunkan
Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS
JAKARTA – Pemerintah memutuskan tak memulangkan ratusan WNI eks ISIS ke Indonesia. Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet yang digelar tertutup oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2). “Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF)
Kemenkeu Ancam Sanksi Pemda Pemungut Pajak ‘Nakal’
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) yang masih memungut pajak berlebih (excessive) pajak dari investor. Tujuannya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dari pusat hingga ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah akan mengevaluasi peraturan daerah (perda) yang terkait