Suara PSI di Real Count KPU Lewati Quick Count Semua Lembaga Survei
Perolehan suara PSI dalam Pemilu 2024 versi real count Sirekap KPU melampaui hasil perolehan suara quick count sejumlah lembaga survei. Berdasarkan data real count KPU, Senin (4/3), yang dimutakhirkan per pukul 11.00 WIB, PSI mendapat suara sebanyak 2.404.270 atau 3,13 persen total suara. Perolehan suara itu didapat dari 65,80 persen progress Sirekap KPU atau 541.167 TPS dari 823.236 TPS. Sementara itu, hasil quick
PPP: Ada Operasi Pemenangan PSI yang Dilakukan Aparat
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy merespons isu suara PSI yang menanjak tajam beberapa hari terakhir. Katanya, operasi pemenangan PSI oleh aparat sudah ia dengar sebelum Pemilu 2024. “Sejak sebelum Pemilu, saya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat. Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50
PPP Protes ke KPU soal Suara di Sirekap Menurun: Kenaikan Parpol Lain Tak Wajar
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau kerap disapa Awiek, melayangkan protes keras ke KPU atas hasil suara partainya yang sempat turun di Sirekap ke bawah 4 persen. Padahal, seharusnya suara PPP naik seiring bertambahnya data yang masuk ke Sirekap. Sementara, seiring penurunan suara PPP, Awiek menyorot ada anomali parpol lain
Dinilai Janggal, Suara PSI Meledak hingga 3,13 Persen
Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus merangkak naik hingga mencapai 3,13 persen atau 2.403.013 suara pada Minggu (3/3) berdasarkan hasil real count KPU. Banyak pihak mempertanyakan lantaran PSI berhasil meraih suara sebanyak tiga persen hanya dalam waktu 30 jam. Salah satu kecaman datang dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai lonjakan
MK Tutup Pintu Upaya Utak-atik Jadwal Pilkada Serentak?
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa jadwal Pilkada Serentak harus mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan undang-undang (UU). UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pada Pasal 201, menyebut secara spesifik bahwa Pilkada 2024 diselenggarakan pada bulan November nanti. “Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada
5 Amanat MK untuk Perubahan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan lima hal yang mesti diperhatikan pembentuk undang-undang ketika mengubah aturan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membaca pertimbangan hukum dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). “Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas
Real Count KPU 06.00 WIB: PDIP Perkasa, PPP Turun dan Gagal ke DPR
Rekapitulasi perolehan suara sementara atau real count KPU menunjukkan PDIP masih perkasa di peringkat pertama kategori pemilihan calon anggota legislatif tingkat DPR di Pemilu 2024. Data real count di situs resmi KPU dengan suara masuk 65,34 persen per Jumat (1/3) Pukul 06.00 WIB, PDIP memperoleh 12.566.633 atau setara 16,44 persen suara.
Bawaslu Sebut Zulhas Salah Gunakan Cuti Istana, untuk Keperluan Pribadi tetapi Dipakai Kampanye
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutus bersalah Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, karena berkampanye tanpa cuti sebagai pejabat publik. Zulhas sebetulnya sudah mengantongi izin cuti dari Istana. Namun, cuti itu disalahgunakan. “Meskipun Terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti pada 13 hari kerja pada tanggal 11, 15, 16,
Bawaslu Respons Temuan Migrant Care soal Dugaan Jual-Beli Suara di Malaysia
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buka suara mengenai informasi dugaan jual beli surat suara Pemilu 2024 di Malaysia. Bawaslu mengatakan saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih menyelidiki dugaan itu. “Karena ini masuk pidana, teman-teman sentra Gakkumdu kini juga sedang melakukan proses penyelidikan dan pemberkasan,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja
Megawati Disebut Dukung Hak Angket Kecurangan Pilpres, Todung: Bukan untuk Pemakzulan
Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, penekanan dari hak angket yang akan digulirkan partai politik (parpol) pendukung pasangan calon nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur,