Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa jadwal Pilkada Serentak harus mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan undang-undang (UU).
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pada Pasal 201, menyebut secara spesifik bahwa Pilkada 2024 diselenggarakan pada bulan November nanti.
“Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak,” ujar hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh saat membacakan pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024, Kamis (29/2/2024).
Perkara ini sebetulnya tidak secara spesifik menggugat jadwal pelaksanaan pilkada.
Dua mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi pemohon, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi, meminta MK mensyaratkan agar calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil pemilihan legislatif (pileg) pada Februari 2024 harus menyatakan mundur jika mau maju pada Pilkada 2024 di bulan November.
MK menolak gugatan itu dan berpegang teguh pada ketentuan yang sudah ada bahwa yang wajib mundur adalah anggota legislatif, bukan caleg terpilih.
Caleg terpilih hasil pileg bulan Februari akan dilantik pada Oktober 2024, sebulan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Namun, pencalonan kepala daerah akan dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar pertengahan tahun, ketika para caleg terpilih belum dilantik.
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa linimasa tahapan Pilkada 2024 ini lah yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah bahwa caleg terpilih tidak perlu mundur.
“Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten,” kata Daniel.
Di tengah polemik majukan jadwal pilkada
Kendati bukan bagian dari putusan MK, tetapi pernyataan di atas menegaskan sikap Mahkamah terhadap polemik jadwal Pilkada 2024.
Pemerintah dan DPR, yang menetapkan jadwal Pilkada 2024 pada bulan November lewat UU Pilkada, kini berubah sikap mewacanakan percepatan pilkada. Padahal, mereka dan lembaga penyelenggara pemilu sudah bersepakat bahwa pemungutan suara akan digelar 27 November 2024.
Manuver penguasa tercium medio Agustus 2023. Berminggu-minggu, isu percepatan pilkada terdengar santer di kalangan pers dan dikonfirmasi sejumlah sumber di lingkaran Istana serta lembaga penyelenggara pemilu.
Pada 20 September 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian maju menghadap Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat. Dia menyampaikan gagasan percepatan Pilkada 2024 ke bulan September melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Editor: PARNA
Sumber: kompas.com
