Pemerintah Malaysia memprotes keras peta standar China yang dirilis Senin (28/8) setelah India mengajukan protes serupa.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan peta baru tersebut menunjukkan klaim sepihak Beijing yang bersinggungan dengan wilayah maritim Negeri Jiran di Sabah dan Sarawak.
“Peta tersebut antara lain menunjukkan klaim maritim sepihak China yang melewati wilayah maritim Malaysia di Sabah dan Sarawak berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979,” bunyi pernyataan Kemlu Malaysia, Rabu (30/8/2023).
Malaysia pun kembali menyuarakan sengketa Laut China Selatan yang selama ini bertabrakan dengan wilayahnya.
“Terkait permasalahan Laut Cina Selatan yang sebelumnya termasuk permasalahan demarkasi maritim, Malaysia secara konsisten menolak klaim kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi pihak asing mana pun atas fitur maritim atau wilayah maritim negara kita berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979,” demikian pernyataan Kemlu Malaysia.
Kemlu juga menegaskan Malaysia tidak pernah mengakui klaim China di Laut Cina Selatan yang dituangkan dalam Peta Standar China Edisi 2023.
Malaysia pun menekankan persoalan ini merupakan permasalahan kompleks dan sensitif sehingga perlu ditangani secara damai dan rasional melalui dialog dan negosiasi sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Malaysia berkomitmen untuk terus bekerja sama untuk memastikan semua pihak menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) secara komprehensif dan efektif,” bunyi rilis Kemlu.
“Malaysia juga berkomitmen terhadap Kode Etik yang efektif dan substantif dalam proses negosiasi Laut Cina Selatan (COC), serta tujuan penyelesaian COC sedini mungkin.”
Kementerian Sumber Daya Alam China merilis peta baru Beijing pada Senin yang membuat marah sejumlah pihak, termasuk India.
Dalam peta itu, China mengklaim wilayah yang mencakup wilayah sengketa dengan negara-negara lain seperti Arunachal Pradesh dan Aksai Chin di India, Taiwan, hingga Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyan Jaishankar, menilai klaim China ini tidak masuk akal.
“Membuat klaim yang tidak masuk akal atas wilayah India tidak menjadikan wilayah itu sebagai teritorial China,” ucap Jaishankar kepada saluran berita lokal NDTV seperti dikutip Reuters.
Editor: PARNA
Sumber: cnnindonesia.com
