Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi saran capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar cawapresnya Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan. Hasto mengatakan kepentingan bangsa harus di atas segalanya.
“Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).
“Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” sambungnya.
Sebab, Hasto mengatakan rakyat merupakan pemegang kekuasaan. Menurutnya, yang terpenting ialah meningkatkan kualitas pemilu.
“Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan,” jelasnya.
Hasto kemudian memberikan contoh pada saat masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto. Saat itu, kata dia, menteri yang mundur menyebabkan kegoncangan politik.
“Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik,” ungkapnya.
Hasto menegaskan pihaknya lebih mementingkan kepentingan bangsa. Sebab, dia mengatakan komitmen PDIP ialah menjaga konstitusi.
“Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara,” ucap Hasto.
“Bukan sekadar ambisi per orangan, kalau ambisi kekuasaan gampang dengan diperpanjang masa jabatan presiden PDIP akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat,” sambungnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyarankan agar Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam. Ganjar mengatakan usulan itu demi menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi itu harus diwaspadai.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.
Editor: PARNA
Sumber: detikcom
