Puluhan kaum buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kota Batam, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam.
Berbeda dengan aksi sebelumnya, aksi kali ini meminta agar pihak DPRD Batam, menyampaikan usulan agar Pemerintah Pusat menyuarakan penyerangan Ukraina oleh Rusia dapat dihentikan.
“Salah satu tuntutan kami dalam aksi kali ini. Tolong sampaikan ke pusat, kalau kami di Batam meminta agar pusat dapat menyuarakan hentikan perang ke Rusia,” tegas Hendrayadi selaku Konsulat Cabang FSPMI Batam, di ruang Komisi II DPRD Batam, Jumat (11/3/2022).
Menurutnya, perang yang saat ini terjadi di kawasan Ukraina, lamban laun akan berdampak ke Indonesia terutama dari sektor ekonomi.
Hal ini bisa dilihat dari mulai naiknya harga minyak dunia saat ini, yang tentu saja akan berdampak ke harga minyak di Indonesia.
Selain itu, Indonesia sebagai pengimport gandum, juga akan terpengaruh akan kebijakan kenaikan harga gandum.
“Kalau terus seperti itu, tentu saja akan berdampak ke masyarakat. Pasti akan ada kebutuhan pokok yang tinggi,” tegasnya.
Tidak hanya itu, poin penting yang dituntut pada aksi kali ini adalah agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dapat menaati putusan dari Mahkamah Agung terkait UMSK Tahun 2021.
Walau demikian, hingga saat ini Gubernur Kepri belum melakukan tindakan apapun, dalam mengubah kebijakan terkait Upah Minimum Kota (UMK).
“Kalau terus menunda akan terjadi akumulasi. Kami minta Gubernur untuk ambil sikap,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Batam dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dominggus Roslinus Rega menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah menerima poin tuntutan yang disampaikan kaum buruh Batam.
Walau demikian, pihaknya hanya dapat menuturkan bahwa seluruh poin tuntutan akan disampaikan ke DPR RI, terutama mengenai seruan penghentian perang.
“Kami akan sampaikan aspirasi teman-teman ke DPR RI. Penghentian perang ini juga menjadi salah satu fokus, karena dampaknya nanti ke perekonomian,” singkatnya.
Editor: WIL
