Pasien positif virus Corona (COVID-19) di Depok, Jawa Barat, dikabarkan meninggal dunia setelah ditolak 10 rumah sakit rujukan COVID-19. Pasien tersebut meninggal dunia di dalam taksi online.
Hal tersebut disampaikan LaporCovid-19 dan Center for Indonesia’s Strategi Development Initiatives (CISDI) melalui siaran pers, Senin (18/1/2021). Dalam keterangannya, tim LaporCovid-19 dan CISDI menerima laporan tersebut pada 3 Januari lalu.
“Salah seorang keluarga pasien di Depok melaporkan, pada 3 Januari 2021, anggota keluarganya meninggal di taksi daring setelah ditolak di 10 rumah sakit rujukan COVID-19,” tulis siaran pers tersebut.
Selain itu, LaporCovid-19 dan CISDI menerima 23 laporan kasus pasien yang ditolak rumah sakit rujukan sejak akhir Desember 2020 sampai awal Januari 2021. Akibatnya, pasien COVID-19 ada yang meninggal dalam perjalanan atau di rumah.
Laporan tersebut berasal dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Relawan tim BantuWargaLaporCovid-19, dr Tri Maharani, mengatakan kondisi tersebut sudah sebagai tanda-tanda robohnya layanan kesehatan.
“Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta. Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien,” katanya.
LaporCovid-19 dan CISDI juga mengaku menemukan fakta di lapangan mengenai sejumlah fasilitas kesehatan tidak berjalan baik. Misalnya, mengenai sistem informasi rumah sakit yang tidak diperbarui secara real-time, sehingga pasien tidak tahu harus bertindak seperti apa.
“Komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi telah dilakukan. Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktik komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan gagalnya masyarakat sepenuhnya menyadari kegawatan situasi pandemi ini. Hal ini menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan, untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan kritis,” kata Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda.
“Selain itu, perbaikan sistem informasi kesehatan sudah tidak mungkin ditunda lagi. Publik harus mendapatkan akses terhadap pendataan dan informasi dengan pembaruan real-time,” imbuh Olivia.
Editor : Aron
Sumber : detiknews
