Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan nama-nama pengisi Kabinet Indonesia maju pagi ini di Istana Presiden, Jakarta.
Menyambut keputusan tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menilai formasi pilihan Jokowi sudah tepat.
“Kami mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik dengan susunan kabinet yang telah dipilih Presiden,” kata Rosan dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2019).
Baca juga: Bahlil Lahadalia, Mantan Sopir Angkot Jadi Kepala BKPM
Ia menuturkan, pihaknya akan memperkuat kerja sama dengan Kabinet Indonesia Maju. Harapannya, kata Rosan, kabinet ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha.
“Kami segenap jajaran Kadin Indonesia mengucapkan selamat kepada kabinet yang baru, semoga kabinet ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional,” imbuh Rosan.
Menurut Rosan, di tengah berbagai tekanan global, menteri-menteri pengisi Kabinet Indonesia Maju harus memperhatikan beberapa hal demi mencapai cita-cita, yakni Indonesia dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita di tahun 2045.
Adapun tantangannya, terutama untuk menteri-menteri ekonomi di kabinet Jokowi jilid II ini di antaranya, defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.
“Terlebih lagi tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global,” ujar dia.
Baca juga: Agus Gumiwang Jadi Menteri Perindustrian, Ini Rekam Jejaknya
Menurut Rosan, untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia harus memperkuat daya saing global.
“Daya saing kita juga harus ditingkatkan terlebih Presiden Jokowi menargetkan untuk menaikan ranking EODB Indonesia di tahun 2020 masuk peringkat ke-40. Kami juga mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Sebab selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha,” pungkas Rosan.
Editor: PAR
Sumber: detiknews
