Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memilih setia ke PDIP. Dia tegas mendukung hak angket yang digagas politikus PDIP terkait dugaan kecurangan pemilu.
Sikap Yasonna ini seperti ‘melawan’ Presiden Jokowi yang menjadi sasaran dari hak angket yang bergulir. Hak angket ini sendiri merupakan hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dimiliki DPR.
“Saya kan DPP (PDIP), kalau DPP memutuskan, saya bagian dari DPP, ya tentu saya harus ikut,” tegas Yasonna di Kota Medan pada Kamis (22/2).
Yasonna menyatakan dia memilih tegak lurus dengan PDIP. Justru hak angket ini untuk meminimalisasi kecurangan pemilu.
“Kita ini orang partai tegak lurus, kalau tidak, rusak partai. Kami begini, untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya,” tegasnya.
Soal hak angket ini, memang disuarakan politikus PDIP yang diusung sebagai capres, yaitu Ganjar Pranowo.
Namun sejumlah partai lain masih belum menyatakan sikap seperti NasDem, PKB, PKS, dan lainnya. Semuanya lebih memilih mengkaji dulu.
Sementara, Presiden Jokowi sudah memberi tanggapan soal wacana hak angket yang dilontarkan rekan separtainya itu. Dia menyebut hak angket bagian dari demokrasi.
“Ya, itu hak demokrasi,” kata Jokowi singkat usai menghadiri puncak Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2).
Editor: PARNA
Sumber: kumparan
