Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan membuka kemungkinan kembali merapatkan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan syarat mengutamakan kepentingan rakyat.
“Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan atau keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.
Menurut Hasto, PDI-P sampai saat ini selalu berpihak kepada rakyat karena mereka menjadi sikap partai sejak awal didirikan.
“Itu yang menjadi sikap kami,” ucap Hasto.
Hasto mengatakan, jika prinsip itu dijunjung tinggi maka peluang kembali merajut hubungan dengan Jokowi terbuka lebar.
“Oh iya, itu kan tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,” ujar Hasto.
“Karena partai politik ini kan hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya,” sambung Hasto.
Hubungan antara Presiden Jokowi dan PDI-P dalam beberapa waktu belakangan seakan merenggang, terutama setelah penetapan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
Salah satu pemicunya diduga adalah setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.
Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.
Selain itu, Jokowi juga diduga condong memihak kubu tertentu dalam Pilpres 2024.
Sinyal hubungan yang memburuk antara kedua belah pihak itu seolah dipertegas ketika Jokowi tidak menghadiri HUT ke-51 PDI-P pada 10 Januari 2024 lalu, dengan alasan melakukan lawatan kenegaraan ke sejumlah negara tetangga.
Presiden Jokowi juga disebut meminta waktu buat bertemu dengan Megawati buat berdialog. Akan tetapi, pihak Istana Kepresidenan membantah hal itu.
“Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (22/1/2024).
