Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq berkesempatan menjadi pembicara dalam talk show Road To GTRA Summit 2023 yang disiarkan secara langsung oleh JPM TV, Jum’at (7/7). Talkshow ini mengangkat tema “Transformasi Reforma Agraria: Sinergi Kebijakan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Kemudahan Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat”.
Selain Gubernur Ansar dan Aunur Rafiq, hadir juga Drs. Dalu Agung Dramawan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN dalam talkshow yang dipandu oleh Putri Amini dan Ratih Aulia ini.
Gubernur Ansar menyebutkan melalui GTRA Summit Karimun 2023 ini, Indonesia akan melihat bagaimana kesiapan dan kesanggupan Karimun sebagai tuan rumah dengan menonjolkan kearifan lokal masyarakat pesisir Melayu.
“Selain itu, melalui kegiatan ini yang melibatkan kementerian ATR/BPN, Pemprov dan Pemda, menjadi salah satu kolaborasi kerja nyata yang diharapkan bisa menjadi contoh dalam menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat melalui program reforma agraria,” kata Gubernur Ansar.
GTRA Summit Road to Karimun 2023 memiliki tema ‘Transformasi Reforma Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat’, dimana ada 4 isu penting yang akan diangkat. Untuk menyelesaikan 4 isu tersebut, GTRA
Summit 2023 berperan sebagai wadah untuk memfasilitasi, mengintegrasikan, serta memadukan kebijakan-kebijakan pertanahan antar Kementerian/lembaga dan Pemerintah
Provinsi juga Pemerintah Daerah untuk menyukseskan reforma agraria yang outputnya dapat dirasakan/diterima oleh masyarakat.
“Untuk mendukung acara GTRA Summit pada Agustus mendatang, target sertipikasi yang akan diselesaikan di provinsi Kepulauan Riau ialah sebanyak ±10.000 sertipikat yang berasal dari redistribusi tanah, PTSL, dan permukiman di wilayah pesisir, namun penyerahan secara simbolis di Karimun ialah sebanyak 2.035 sertipikat,” kata Gubernur Ansar.
Selain itu, juga akan diberikan sertipikat kawasan cagar budaya pulau penyengat. Ini semua merupakan bentuk kerja nyata dari hasil integrasi dan koordinasi lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria
yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk
menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset.
Reforma Agraria menjadi salah satu nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sebagai tujuan dari pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Reforma Agraria menjadi instrumen Presiden Jokowi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, mengurangi pengangguran, mempersempit kesenjangan sosial ekonomi.
“Hal ini dirasakan langsung terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya program Reforma Agraria ini sudah banyak lahan/tanah masyarakat yang disertipikatkan, untuk memberikan kepastian hukum atas lahan/tanah yang mereka miliki. Jadi pelaksanaan Reforma Agraria, melalui GTRA Summit ini memiliki dampak yang luas di Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Gubernur Ansar.
Editor: PARNA
