Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyebut bacapres Ganjar Pranowo sebagai presiden rakyat. Ia mengatakan penugasan Ganjar sebagai presiden merupakan tugas ideologis untuk bangsa dan negara.
“Bisakah Pak Ganjar ini atau apakah Pak Ganjar ini, bagaimana Pak Ganjar ini, yang pasti, bahwa ketika Pak Ganjar disebut sebagai petugas partai, Pak Jokowi disebut sebagai petugas partai, maka tugas itu adalah tugas ideologis,” kata Said di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).
“Itu artinya baik Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Ganjar Pranowo adalah Presiden rakyat. Maka ia adalah presiden rakyat, bukan presiden PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Said menuturkan PDIP selalu melibatkan Ganjar dalam mengambil segala keputusan. Dia mencontohkan, saat Ganjar ikut dalam pertemuan antara PPP dan PAN.
“Dan selalu kami di internal partai melibatkan apa pun yang akan diputuskan dengan Bapak Ganjar Pranowo, tidak ada satu pun tidak dilibatkan Bapak Ganjar Pranowo,” tutur Ketua Banggar DPR itu.
Ia menyebut tak perlu ada dikotomi terkait sebutan petugas partai. Apalagi, kata Said, petugas partai hanya sebuah kehormatan bagi orang yang diberi tugas kerakyatan.
“Sehingga tidak perlu ada dikotomi, eh ini petugas partai. Petugas partai kan hanyalah sebuah kehormatan, karena orang yang diberi tugas partai itu adalah tugas kerakyatan. Oleh karena ia adalah presiden rakyat,” ucapnya.
Visi Misi Ganjar Sudah Mulai Disiapkan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menuturkan sudah sejak lama PDIP mempersiapkan visi misi capres bahkan sebelum Ganjar diumumkan. Ia menyebut draf visi misi dibahas dengan sejumlah pihak.
“Karena ini menyangkut hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka jauh-jauh hari PDIP telah mempersiapkan visi misi dan program bakal calon presiden yang akan diusung. Jauh sebelum Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati pada 21 April yang lalu,” ucapnya.
“Dan ini secara khusus menggarap penyusunan draf penyusunan visi misi dan program ini, selain juga Balitbangpus PDI Perjuangan, kemudian Megawati Institute, para ahli kita undang, kira-kira sudah hampir 2 tahun ini berjalan,” sambungnya.
Namun, kata dia, karena visi misi menyangkut tata cara keorganisasian yang akan didaftarkan pada KPU RI, maka perlu dimatangkan terlebih dahulu melalui Rakernas III PDIP. Setelah itu, visi misi akan dibahas bersama dengan parpol koalisi lainnya.
“Karena setelah dirumuskan, diputuskan dalam Rakernas III ini, hasil visi misi dan program dibahas diputuskan di Rakernas III tentu akan kita bicarakan bersama dengan rapat dengan partai peserta kerja sama politik lainnya,” kata Basarah.
Editor: PARNA
Sumber: kumparan.com
