Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang Kabupaten Lingga tahun 2024 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2024 bertempat di Balai Agung Negeri Bunda Tanah Melayu, Selasa (14/3/2023).
Gubernur Ansar menyampaikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 telah mengamanatkan bahwa Daerah Wajib Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan.
Rencana pembangunan tahunan yang dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan RKPD salah satunya melalui pendekatan partisipatif, yaitu berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.
“Musrenbang harus dilaksanakan dan diikuti dalam rangka penyusunan RKPD sebagai amanat Undang-Undang. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2024 hendaknya berpedoman pada kondisi dan capaian indikator makro ekonomi tahun 2022,” kata Gubernur Ansar.
Diketahui, untuk tahun anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan di Lingga sebesar Rp43,2 miliar lebih.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai macam program kegiatan diantaranya pekerjaan fisik pembangunan ruas jalan SP Rantau Panjang, peningkatan jalan Belungkur, rehabilitasi jalan provinsi di ruas Jljalan SP Sungai Buluh – SP Jagoh.
Pembangunan boks culvert ruas jalan SP Budus, pembangunan RKB beserta perabotnya dan ruang laboratorium biologi SMAN 3 Senayang, pembangunan 200 unit rumah masyarakat suku laut.
Lalu belanja hibah uang seperti bantuan modal uang kepada UMKM, hibah surau Al-Akhyar Kelurahan Dabo Lama, hibah Vihara Budha Maitreya Kelurahan Pancur serta belanja hibah barang diantaranya speedboat ambulance laut, bantuan kawat bubu dan bantuan sembako.
“Pembangunan di Lingga ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kabupaten saja, namun harus ada kolaborasi membangun bersama menggunakan APBD Pemprov Kepri dan APBN,” kata Ansar yang menyebut Lingga jadi perhatian khusus pihaknya dalam penanganan masalah stunting dan penyelesaian kemiskinan ekstrim.
Terkait arahan Presiden RI Joko Widodo tentang pentingnya recovery ekonomi pasca pandemi Covid-19 guna menjamin ketahanan ekonomi nasional, gubernur mengajak pemerintah kabupaten/kota khususnya Lingga agar melakukan langkah-langkah antisipatif karena kondisi global ekonomi ke depan sangat tidak menentu.
Gubernur Ansar berharap pelaksanaan musrenbang ini bisa berjalan dengan baik dan seluruh peserta dapat berperan aktif dalam memberikan masukan serta memilih kegiatan yang benar-benar dibutuhkan daerah.
Sehingga penyusunan program yang akan dilaksanakan itu betul-betul terlaksana untuk menjawab permasalahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat.
Hadir dalam kesempatan ini Ketua TP-PKK Provinsi yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kepri Hj. Dewi Kumalasari, anggota DPRD Kepri Hanafi Ekra, Bupati Lingga M. Nizar, Wakil Bupati Lingga Nekko Wesha Pawelloy, Wakil Ketua I DPRD Lingga Aziz Martindaz, Widyaiswara Ahli Utama Lamidi, Tim Percepatan Pembangunan Kepri, Perwakilan OPD Kepri, FKPD Kabupaten Lingga, Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Lingga, Camat, Lurah, Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Lingga.
Hadir juga para narasumber secara virtual Direktur Regional I, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Abdul Malik Sadat Idris dan Analisis kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Efin Mei Anniffiyan.
Editor: HER
