Presiden Jokowi dan Ketum Projo Budi Arie. Foto: Dok Istimewa

Relawan Pro-Jokowi (Projo) menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menduga ada upaya agar Pilpres 2024 nanti diatur hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres. Projo menolak pandangan bahwa dua paslon itu ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu yang tidak demokratis.

“Jangan membodohi rakyat dengan menyatakan bahwa pilpres tidak demokratis jika diikuti dua pasangan calon,” kata Ketum Projo Budi Arie dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022).

Budi mengatakan pilpres yang diikuti dua pasangan calon adalah mekanisme yang demokratis. Menurut Budi, ciri pemilihan yang demokratis secara umum adalah ada kompetisi secara luber dan jurdil.

“Kompetisi ditandai dengan jumlah kontestan setidaknya dua calon,” imbuhnya.

Budi lalu mengungkit pelaksanaan Pilpres 2014 yang diikuti dua pasang calon, yakni Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Pun, Pilpres 2019 bersaing Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi.

Budi mempertanyakan balik soal penyelenggaraan kedua pemilu tersebut. “Apa benar Pilpres 2014 dan 2019 tidak demokratis?” ujarnya.

Budi menilai jumlah paslon yang akan berlaga di pilpres tergantung pada keputusan parpol-parpol sebagai pengusung capres dan cawapres. Hal ini, kata dia, tak ada urusannya dengan rencana jahat dalam penyelenggaraan pilpres.

“Saat ini semuanya kan sedang berproses. Mau 2 calon, 3 calon atau 4 calon itu kan ranahnya partai politik untuk memutuskan sesuai aturan konstitusi yang berlaku. Pak SBY mau mengusahakan 3 pasang juga tidak ada yang melarang. Tapi kalau ternyata nantinya perhelatan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 calon, jangan serta merta menyimpulkan sebagai sebuah rencana jahat,” kata Budi.

Budi menuturkan koalisi parpol yang akan mengikuti Pilpres 2024 mendatang merupakan sebuah kesepakatan politik. “Siapapun dan apapun koalisi parpol yang berlaga di Pilpres 2024 adalah sebuah konsekuensi dan kesepakatan politik,” ujar Budi.

Budi menyinggung pernyataan SBY yang menyebut parpol oposisi seperti Demokrat akan kesulitan mengusung capresnya sendiri. Budi menilai tak ada masalah jika partai-partai pendukung Jokowi membentuk koalisi untuk mengajukan capres-cawapres.

Namun, lanjutnya, jangan sampai ketidakmampuan mengajukan calon kemudian menyebut pilpres dengan dua pasangan calon tidak demokratis. Menurutnya, pernyataan itu membodohi masyarakat.

“Kasihan rakyat dibodohi dengan politicking semacam itu. Bagaimana rakyat akan mendukung jika dibodohi terus. Rakyat Indonesia sudah cerdas,” katanya.

Sebelumnya, dugaan SBY itu disampaikan saat Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9). SBY awalnya membeberkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil.

“Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY seperti dilihat di akun Tiktok @pdemokrat.sumut, Sabtu (17/9). DPD Partai Demokrat Sumatera Utara telah mengizinkan isi Tiktok itu untuk dikutip.

Masih dalam video Tiktok itu, SBY mengatakan akan ada skenario capres-cawapres hanya akan diikuti oleh dua pasangan. SBY menyebut itu dikehendaki oleh mereka agar oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres.

“Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya,” ucapnya.

“Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu, selama pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu,” lanjutnya.

Editor: HER

Sumber: detiknews