Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengaku menemukan adanya data penyaluran program keluarga harapan atau (PKH) kurang sasaran dan terkesan terabaikan.
Mengingat, banyak data yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang disalurkan dari pemerintah pusat.
“Iya betul itu, ada semacam itu. Data yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang disalurkan. Untuk itu, saya berharap kepada para pendamping PKH ini untuk bekerja secara maksimal,” tegas Marwan Dasopang di sela-sela kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Batam, Provinsi Kepri, Selasa (19/4/2022) pagi.
Pihaknya pun menegaskan dan menggarisbawahi kepada para pendamping PKH untuk menjalankan tugasnya dengan profesioanal. Sehingga hak-hak masyarakat yang kurang mampu bisa tepat sasaran.
“Tadi saya menemukan, anak dari penerima PKH itu totalnya 3. Tapi yang terdaftar hanya satu saja, sementara anggaran dari pemerintah pusat sudah kita setujui dan ada. Kalau tidak tersalurkan, masa ke SILPA di bantuan sosial, kan ini tidak baik,” tambahnya.
Oleh karena itu, tegasnya lagi, pihaknya berharap teman-teman pendamping PKH ini untuk bisa ‘mengejar’ hak-hak masyarakat yang membutuhkan.
“Artinya ini semua kurang sasaran dan ada yang terabaikan. Sementara di pihak lain, yang tidak berhak malah menerima,” tutupnya.
Editor: WIL
