Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad berharap tidak ada lagi kegiatan DAK fisik dan dekonsentrasi yang stagnan. Pun kegiatan-kegiatan yang sedang berproses seperti lelang agar terus diikuti dan jangan sampai lengah. Ia berpesan jangan sampai ada dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang tidak terealisasi.
“Capaian kita sebisanya mesti dikejar. Mana-mana yang bisa didorong secepatnya, kita dorong. Perkada-nya kita percepat, penyaluran bansos juga kita percepat. Itu semua supaya realisasi capaian kita meningkat,” demikian pesan Gubernur saat memimpin Rapat Rutin Evaluasi Realisasi Anggaran/Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepri T.A. 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (13/4/2022).
Sampai dengan 8 April 2021, realisasi pendapatan telah mencapai Rp671 miliar atau 19,29% dari target sebesar Rp3,4 triliun atau naik 0,39% dari minggu lalu. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai Rp500 miliar atau 12,92% dari target sebesar Rp3,8 triliun atau naik 1,6% dari minggu lalu.
Rapat rutin kali ini agak berbeda karena dihadiri langsung tiga pimpinan Kanwil Kementerian Keuangan di Kepri yakni Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto, Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo.
Masing-masing memaparkan capaian instansi mereka di hadapan Gubernur Ansar, para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD Provinsi Kepri yang hadir.
Gubernur menilai kehadiran tiga instansi Kementerian Keuangan dalam rapat ini sangat bermanfaat bagi Pemprov Kepri. Banyak hal yang dapat dipetik dari pemaparan yang disampaikan.
Salah satunya adalah diketahuinya penerimaan negara yang belum optimal dikarenakan banyak usaha yang dilakukan di Kepri namun memiliki NPWP di luar Kepri.
“Ke depannya, setiap usaha yang ada di Kepri NPWP-nya wajib di Kepri. Nanti akan kita inventarisir bersama Dirjen Pajak. Komunikasi dan dukungan kita utamakan agar optimal penerimaan pajak yang bersumber dari Kepri. Kalau penerimaan pajak besar, saya kira perhatian pusat akan besar di sini. Menjadikan Kepri salah satu lumbung pendapatan negara,” ujar Ansar.
Sebelumnya, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto memaparkan account belanja negara sampai 31 Maret 2022 di Kepri telah terealisasi sebesar Rp2,5 triliun atau 17,65% dari total Rp14,4 triliun. Sementara realisasi penyaluran dana TKDD telah mencapai Rp1,6 triliun atau 21,73% dari pagu Rp7,4 triliun.
“Kemudian isu strategis belanja APBN adalah penumpukan realisasi belanja di bulan Desember. Dimana angka rata-rata realisasi belanja Bulan Desember dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berada jauh di atas angka rata-rata realisasi belanja bulanan yaitu 19,91% berbanding 7,50%,” paparnya.
Sementara itu Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna juga memaparkan penerimaan pajak di Kepri per 31 Maret 2022 menempati urutan ke 16 nasional yaitu 29,86%.
Ia juga memaparkan isu strategis mengenai kenaikan tarif PPN per 1 April 2022 menjadi 11% dari yang sebelumnya 10%.
“Ini untuk menjalankan amanat UU HPP No. 7 tahun 2021. Selain itu, ini merupakan upaya untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat, memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, serta menyeimbangkan tarif PPN di negara anggota G20 dan OECD,” ujarnya.
Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo memaparkan dari kinerja penindakan KPU BC Batam di tahun 2020-2021 sebanyak 865 kasus, 3 teratas barang sitaan terdiri dari narkotika, produk tembakau, dan minuman beralkohol.
“Sementara hingga 23 Maret 2022, total penindakan sudah sebanyak 107 dimana yang terbesar adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 41,” ujarnya.
Editor: DWIK
