Pesawat Pengebom AS mengudara di Timur Tengah (Foto: AP)

Amerika Serikat kembali menunjukkan kekuatannya di kawasan Timur Tengah dengan mengerahkan sebuah pesawat pengebom B-52. Pesawat milik AS tersebut mengudara sebagai ‘alarm’ terkait hubungan penuh tantangan dengan Iran.

Seperti dilansir AFP, Kamis (28/1/2021), pesawat pengebom B-52H Stratofortress yang berkemampuan nuklir, mengudara dalam misi pulang-pergi dari Pangkalan Udara Barksdale di Louisiana, AS, pada Rabu (27/1) waktu setempat.

Tak sendiri, pesawat pengebom itu juga disusul jet-jet tempur AS dan pesawat pengisi bahan bakar, serta oleh jet tempur F-15 milik Angkatan Udara Arab Saudi.

Misi unjuk kekuatan di kawasan Timur Tengah sudah ketiga kalinya dilakukan sepanjang tahun. Sebelumnya di bawah kepemimpinan Donald Trump, dua misi serupa juga dijalankan untuk menegaskan ancaman terhadap Iran.

Presiden AS Joe Biden telah mengisyaratkan kesiapan untuk mencairkan hubungan dengan Iran. Namun, misi pesawat pengebom AS yang mengudara di atas wilayah Timur Tengah ini menunjukkan kebijakan strategis AS tidak berubah.

“Misi pertahanan jarak jauh dan berdurasi pendek ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan militer AS dalam mengerahkan kekuatan udara di mana saja di dunia untuk menangkal potensi agresi dan menunjukkan komitmen AS pada keamanan kawasan,” tegas Komando Pusat AS (Centcom) dalam pernyataannya.

“Centcom berkomitmen pada keamanan mitra dan menjaga stabilitas kawasan,” tandasnya.

Seruan Iran pada Biden untuk Cabut Sanksi AS

Iran menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, untuk mencabut sanksi-sanksi yang diterapkan kembali oleh pemerintahan era mantan Presiden Donald Trump demi menyelamatkan kesepakatan nuklir tahun 2015. Biden diminta untuk mencabut sanksi AS untuk Iran ‘tanpa syarat’.

Pemerintahan era Trump pada tahun 2018 menarik AS secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Kesepakatan itu dicapai tahun 2015 antara Iran dengan AS, China, Rusia, Inggris, Prancis dan Jerman.

JCPOA menawarkan keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan ambisi nuklir Iran dan jaminan negara itu tidak akan membuat bom atom. Iran pada saat itu menyatakan pihaknya hanya mengejar program energi nuklir sipil.

Namun setelah Trump menarik AS dari JCPOA, pemerintahannya menerapkan kembali sanksi keras pada Iran sebagai bagian dari kebijakan ‘tekanan maksimum’. Sanksi-sanksi itu menargetkan penjualan minyak Iran yang vital dan hubungan negara itu dengan perbankan internasional, yang semakin membawa perekonomian Iran ke jurang resesi.

Sejak tahun 2019, Iran menangguhkan kepatuhannya pada batasan-batasan yang ditetapkan JCPOA sebagai respons atas penerapan kembali sanksi-sanksi AS. Namun beberapa waktu terakhir, pemerintah Iran mengisyaratkan kesiapan untuk kembali berkomunikasi dengan AS di bawah Biden, yang telah mengutarakan kesediaan kembali berdiplomasi dengan Iran.

“Pemerintahan baru di Washington memiliki pilihan fundamental untuk diambil,” cetus Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, yang menjadi salah satu penyusun kesepakatan nuklir tahun 2015.

Zarif menyatakan bahwa pemerintahan Biden ‘bisa merangkul kebijakan yang gagal dari pemerintahan Trump’ atau ‘bisa memilih jalan yang lebih baik dengan mengakhiri kebijakan ‘tekanan maksimum’ Trump yang gagal dan kembali ke kesepakatan yang ditinggalkan pendahulunya’.

“Tapi jika Washington sebaliknya bersikeras untuk menarik konsesi, maka peluang ini akan hilang,” imbuhnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) pilihan Biden, Anthony Blinken, dalam sidang penetapan Senat AS pekan ini menyebut kebijakan Trump membuat Iran ‘lebih berbahaya’. Blinken mengonfirmasi keinginan Biden agar AS kembali bergabung kesepakatan nuklir Iran, namun menegaskan semuanya bergantung pada Iran untuk kembali menjaga kepatuhan ketat dengan komitmennya.

Tapi Iran bersikeras bahwa AS harus terlebih dulu mencabut semua sanksi dan kembali pada kewajiban yang diatur kesepakatan nuklir itu.

“Pemerintahan Biden yang akan datang masih bisa menyelamatkan kesepakatan nuklir, tapi hanya jika mereka dapat mengumpulkan kemauan politik yang tulus di Washington untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat siap menjadi mitra nyata dalam upaya kolektif,” tegas Zarif.

“Pemerintah harus memulai dengan menghapus tanpa syarat, dengan efek penuh, seluruh sanksi yang diberlakukan, yang diterapkan kembali, atau yang diberi label ulang sejak Trump menjabat. Pada gilirannya, Iran akan membalikkan semua langkah yang diambilnya setelah penarikan Trump dari kesepakatan nuklir,” cetusnya.

Terakhir, Zarif menambahkan bahwa Iran tidak akan melakukan perundingan lebih lanjut. “Iran mengingatkan kesepakatan nuklir yang telah dibuatnya. Jangan minta Teheran untuk memenuhi tuntutan baru,” tandasnya.

Editor : Aron
Sumber : detik