Sebuah riset yang dilakukan Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat Yoes C. Kenawas menyatakan fenomena dinasti politik meningkat tajam di Pilkada 2020 dibanding 2015 lalu.
Pada 2015 lalu, Yoes mengatakan hanya ada 52 peserta pilkada yang memiliki kekerabatan dengan pejabat. Di Pilkada 2020, ada 158 calon yang memiliki hubungan dengan elite politik.
“Ini tentu mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia, karena ada peningkatan yang sangat drastis dari Pilkada 2015 ke 2020. Peningkatan lebih sedikit dari 300 persen atau tiga kali lipat lah penambahannya,” kata Yoes dalam acara yang disiarkan secara daring, Rabu (16/12).
Dari 158 calon yang ikut pilkada, kata Yoes, sebanyak 67 di antaranya berpotensi menang. Menurutnya, hal itu membuat buruk tatanan demokrasi Indonesia.
Yoes mengatakan hal itu menunjukkan bahwa jalur penjaringan untuk jadi pemimpin politik di Indonesia makin menyempit dan terbatas hanya untuk orang-orang dengan latar belakang tertentu.
Pihak yang paling diuntungkan adalah mereka yang memiliki pertalian darah dengan elite.
“Maka banyak pendapat bahwa akan banyak potensi penyalahgunaan kekuasaan dan conflict of interest,” kata dia.
Yoes pun menilai pemilihan kandidat paslon yang diusung dari kerabat pejabat juga membawa keuntungan bagi partai politik yang menyokong mereka.
“Karena partai politik membutuhkan dinasti politik juga untuk pembiayaan operasional partai. Nanti pada Pileg akan ada masa dimana mereka mengandalkan dinasti politik karena mereka terbukti sebagai pengumpul suara yang besar,” ungkapnya.
Kerabat pejabat yang maju di Pilkada 2020 menjadi sorotan publik. Ada nama-nama besar di balik mereka.
Sebut saja Gibran Rakabuming, calon wali kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Kemudian Bobby Nasution, calon wali kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi.
Kemudian ponakan dari Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo serta putri Wapres Ma’ruf Amin Siti Nur Azizah yang menjadi peserta Pilkada Tangerang Selatan.
