KPK membantah rekaman video yang berisi suara calon Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menyebut Jusuf Kalla sebagai aktor di balik penangkapan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo. KPK menegaskan penangkapan terhadap Edhy Prabowo murni proses hukum.
“Kami tegaskan penyidikan yang dilakukan KPK adalah murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitan dengan hal lain di luar penegakan hukum,” kata juru bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi, Sabtu (5/12/2020).
Ali mengatakan upaya berbagai pihak untuk menarik KPK ke pusaran politik bukanlah hal baru. Namun dia kembali memastikan pihak yang dipanggil oleh KPK adalah yang terlibat dengan perkara.
“Upaya untuk menarik KPK dalam pusaran politik bukan hal baru dan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengaburkan atau mengambil kesempatan. Kami memastikan siapapun yang kami panggil dalam pemeriksaan adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara dengan tujuan untuk membuat terang perkara,” ucapnya.
Ali juga menyebut pihaknya tidak akan terpengaruh upaya politik tersebut. Dia pun meminta masyarakat turut mengawasi kinerja KPK.
“KPK tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya tersebut dan akan tetap bekerja pada koridor penegakan hukum. Kami mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap prosesnya,” ujar Ali.
Seperti diketahui, rekaman video berisi suara Danny Pomanto menyebut Jusuf Kalla sebagai aktor di balik penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK beredar. JK, kata Danny dalam rekaman itu, hendak membenturkan Jokowi dan Prabowo untuk kepentingan Pilpres 2024.
Video yang beredar dan berdurasi 1 menit 58 detik ini, Sabtu (5/12/2020), menampilkan wajah Danny Pomanto dan kemudian beralih pada sebuah percakapan yang membahas penangkapan Edhy Prabowo serta tokoh-tokoh yang diuntungkan dalam penangkapan ini. Terkait hal ini, sebelumnya Danny Pomanto mengakui bahwa suara dalam rekaman itu adalah suaranya. Hanya, Danny menyebut perbincangan tersebut sebatas analisis politik dan perbincangan lepas dirinya dengan beberapa orang.
“Jadi itu adalah percakapan di dalam rumah saya, dalam rumah saya, orang rekam. Jadi sebenarnya itu adalah percakapan biasa, analisis politik dan hak setiap orang kan begitu. Sebenarnya saya korban ini. Kenapa ada yang rekam dan sebar. Aneh,” tutur Danny kepada detikcom.
Sementara itu, juru bicara (jubir) mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, menilai KPK harus segera memanggil Danny Pomanto yang menyebut penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas kontrol JK. Husain menyebut isu tersebut fitnah.
“Ini bukan sekadar masalah Pak JK, tapi sudah fitnah yang mengadu domba antarelite. Bahkan mendemoralisasi KPK,” sebut Husain kepada detikcom, Sabtu (5/12/2020).
Husain Abdullah mengaku tak habis pikir terhadap Danny Pomanto. Dia menyebut tuduhan soal JK yang mengontrol penangkapan Edhy Prabowo tak masuk akal.
“Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Danny Pomanto, sehingga tega-teganya memfitnah seperti. Danny seperti tidak punya lagi sopan santun, sipakalebbi sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan. Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tidak gampang mengumbar fitnah, karena secara budaya dan agama tahu risikonya, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” tutur Husain.
“Coba Anda bayangkan, Pak JK di Jakarta dengan segala aktivitas sosial, tidak mengusik orang lain, termasuk Danny Pomanto. Tiba-tiba dia melontarkan pernyataan yang tidak masuk akal,” imbuh Husain.
Husain menyayangkan pernyataan Danny Pomanto soal JK dalam rekaman tersebut. Husain menduga Danny Pomanto terbiasa memfitnah JK.
“Dari omongan Danny yang begitu lancar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mungkin saja Danny sudah biasa menyebar fitnah tentang Pak JK,” tutur Husain.
Husain kemudian berpendapat pernyataan Danny merendahkan KPK. Karena itulah, Husain meminta KPK mengklarifikasi pernyataan Danny Pomanto.
“Masalah yang dimunculkan Danny menyangkut fitnah kepada Pak JK, bahkan Anies dan juga sangat merendahkan KPK yang prestasinya menangkap Menteri KKP yang justru dipandang sebagai angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Danny telah mencederai kerja keras KPK. KPK perlu memanggil Danny Pomanto untuk mengklarifikasi fitnahan tersebut,” terang Husain.
