Calon Walikota Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mendengar langsung keluhan masyarakat selama ini.

Menjelang debat calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan, Rabu (25/11/2020) besok.

Calon Walikota Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo kembali mengingatkan bahwa seorang pimpinan wajib untuk tetap menjunjung tinggi istilah “Memanusiakan Manusia”.

Menurut Lukita, hadirnya istilah ini bukan hanya sekedar untuk dijanjikan saja kepada masyarakat Kota Batam sebagai pemilih, namun harus siap untuk direalisasikan mengingat Batam saat ini tengah bersiap untuk naik kelas menuju sebutan Kota Metropolitan, dan siap bersaing dengan Singapura dalam sisi pertumbuhan ekonomi.

“Gaya seperti ini yang akan saya tunjukkan, apabila saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat Batam. Hal ini sebelumnya sudah saya buktikan saat memimpin BP Batam, dimana target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen tercapai. Disaat kala itu pertumbuhan ekonomi Batam sedang merosot turun,” paparnya, Selasa (24/11/2020).

Adapun polemik pertumbuhan ekonomi ini, diakuinya saat ini kembali terjadi dan dirasakan oleh seluruh sektor mulai dari industrial hingga pariwisata.

Lukita menyoroti merosotnya pertumbuhan ekonomi Batam saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, namun juga dikarenakan kembali berbelitnya pengurusan investasi yang akan masuk ke Batam saat ini.

“Apakah gampang untuk mengembalikannya ke 7 persen lagi, saya akui memang tidak. Namun bukan berarti hal ini tidak bisa dilakukan, karena dari kacamata profesional masih ada sektor lain yang bisa digali di Batam,” ungkapnya.

Calon Walikota Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mejelaskan program kerjanya kepada masyarakat.

Salah satu cara dalam kembali menggerakkan perekonomian masyarakat, menurut Lukita adalah ide untuk memberikan diskon pada pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT), yang saat ini masih menerapkan batas tertinggi.

Untuk ide tersebut, Lukita memang mengakui hanya dapat memperjuangkan penerapan batas terendah pada UWT, dan juga penghapusan denda, serta sistem pembayaran secara cicilan selama 3-5 tahun.

“Saya tidak berani menjanjikan penghapusan, dikarenakan Batam adalah aset Negara dan dibawah naungan Kementerian Keuangan. Sebagai profesional saya tidak berani berjanji sesuatu yang belum dapat dilakukan secara singkat, karena nanti akan ditagih oleh masyarakat,” tegasnya.

Kembali membahas mengenai istilah “Memanusiakan Manusia”, Lukita menuturkan bahwa dalam menerapkan istilah ini maka seorang pemimpin harusnya tidak lari dari tanggung jawab, dan harusnya bisa berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dimana dalam pembangunan Batam, Lukita tidak menyangkal bahwa dalam prosesnya maka akan ada kelompoj masyarakat yang terpinggirkan.

“Pemimpin harus bisa berhadapan dengan masyarakat, cari solusi. Masyarakat yang terkena dampak harus kita sendiri yang menemui. Mungkin untuk yang pertama dan kedua kali, pasti masih akan ada penolakan. Namun apabila mereka diberikan solusi tepat dalam komunikasi yang selalu intens dilaksanakan. Tentu saja pembangunan Batam akan berjalan beriringan dengan hak masyarakat tadi,” ujar Lukita.

Kemudian, dalam menjalankan proses pembangunan tersebut hingga pemenuhan hak bagi masyarakat, salah satu poin penting lainnya adalah tidak boleh bercampur dengan kepentingan beberapa pihak.

“Kontrol di bawah, jangan sampai ada konflik kepentingan. Sehingga solusi yang sudah disepakati bersama benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak pembangunan,” tegasnya kembali.

 

Editor : Parna