Ekonom Faisal Basri mengatakan belakangan Jokowi terlihat banyak menelurkan pernyataan yang seolah-olah meresahkan kondisi investasi di Indonesia. Misalnya, keluhannya soal kebijakan investasi tidak ada yang ‘nendang’ hingga keluhannya soal laporan Bank Dunia bahwa tidak ada satu pun dari 33 perusahaan yang merelokasi usahanya dari China melipir ke Indonesia.
Padahal menurutnya, pembuktian secara empiris menunjukkan investasi di Indonesia masih unggul dibanding negara-negara lainnya.
“Tidak benar bahwa investasi di Indonesia kecil. Tidak benar pertumbuhannya lebih jelek dibanding negara lain, karena data-datanya tidak seperti itu,” jelas Faisal, Senin (30/9).
Ia kemudian merinci data-data yang menjadi acuannya. Pertama, data yang dihimpun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di mana Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia tercatat US$22 miliar atau menempati peringkat ke-16 dunia pada 2018 lalu. Peringkat Indonesia justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya yakni ranking 18.
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya kalah dari Singapura yang menempati peringkat 4 dunia. Sementara itu, Vietnam menempati peringkat 18 dunia dengan angka US$16 miliar.
“Vietnam ini kan selalu dibanding-bandingkan oleh Pak Jokowi. Melihat data ini seharusnya Pak Jokowi tak perlu kecil hati kalau misal 33 perusahaan yang relokasi dari China tidak ada yang datang ke Indonesia. Toh, FDI masih tetap datang kok,” jelas dia.
Tak hanya itu, ia juga membandingkan komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2018 lalu, PMTB Indonesia tercatat 33,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan mencapai 6,01 persen.
Porsi PMTB tersebut, lanjut dia, lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara yang mencapai 30 persen. Dengan porsi terhadap PDB yang cukup tinggi, ia kemudian mempertanyakan maksud Jokowi yang ingin memperbesar lagi investasi di Indonesia.
“Pak Jokowi ini investasinya terhadap PDB ingin berapa? Mau sampai 40 persen (terhadap PDB) seperti China? Bisa collapse ekonomi Indonesia, karena kalau investasi terlalu kencang, impor bahan baku naik, impor capital goods naik, utang naik, dan ekonomi Indonesia bisa semakin panas,” jelas dia.
Alih-alih pusing membandingkan investasi, ia meminta Jokowi instrospeksi dan mempertanyakan diri sendiri, mengapa investasi yang banyak ini tidak tercermin ke dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia seolah tidak bergerak dari kisaran 5 persen.
Menurutnya, hal ini ada kaitannya dengan ongkos berinvestasi Indonesia yang cukup mahal, yang tercermin ke dalam skor Incremental Capital-Output Ratio (ICOR).
Sekadar informasi, ICOR merupakan parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.
Saat ini skor ICOR Indonesia di angka 6,3, atau lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya yang di kisaran 3. Padahal, jika investasi semakin efisien, maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa.
“Kalau Pak Jokowi ingin ekonomi tumbuh 6 persen, maka ICOR bisa diturunkan ke 5,4 saja. Kalau ingin pertumbuhan ekonomi bisa 7 persen, maka ICOR harus turun lagi ke kisaran 4,6 seperti masa orde baru. Kalau sudah punya ICOR yang rendah, pertumbuhan ekonomi 6 persen tinggal merem saja,” pungkas dia.
Sumber: CNN Indonesia
