Pabrik Relokasi ke Myanmar, 700 Proyek Mangkrak

Jakarta  – Di tengah upaya perbaikan iklim investasi di Batam, persoalan di salah satu pusat industri utama Kepulauan Riau ini memang masih belum tuntas. Kasus relokasi pabrik ke Vietnam hingga masalah lahan-lahan mangkrak yang konsesinya dipegang oleh investor.

Namun, di tengah berbagai persoalan itu Kepala BP Batam Edy Putra Irawady mengungkapkan beberapa target yang dikejar untuk tahun 2020. Untuk tahun ini, dia mengaku beberapa investor berbasis 4.0 sudah masuk ke Batam, termasuk dengan perluasan.

“Selama 1 semester, paling banyak industri 4.0 di Batam, yang baru masuk Samyung, Pegatron baik yang perluasan atau yang baru,” Edy dalam acara Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 18/9/2019).

Ia mengklaim realisasi nilai investasi semester I- 2019 naik 53% di Batam dibanding tahun lalu secara year on year (yoy). Namun, pada tahun yang sama, Batam sempat terpukul juga setelah perusahaan Foster hengkang dari Batam ke Myanmar, dan menyusul Unisem yang akan menutup pabriknya di sana.

Untuk mendukung industri 4.0 saat ini, Edy juga menggenjot kualitas SDM Batam agar berdaya saing. Ia menyebut rata-rata pekerja di Batam tergolong sebagai middle skill labour

“Di Batam operasional nggak masalah, kita punya 3 vokasi yang bersertifikat internasional, Apple Academy School, aerotech vokasi, dan polytech logistic,” katanya.

Meski demikian regulasi, kewenangan, regulasi hingga tata niaga menjadi hambatan terutama dalam ketika memasukkan komponen bahan baku impor untuk industri baru ke Batam.

“Misal mau impor di Batam, Indoenesia juga pada umumnya, tidak mungkin muncul industri baru dengan mesin baru, bahan baku baru, tapi kan harus ada perizinan kalau impor bukan barang baru,” katanya.

“Kemudian ada pembatasan kuota, paling sering bahan baku B2 atau bahan baku untuk garam industri, saya harus dapat perizinan kementerian pusat, padahal sebagai wilayah FTZ bukan pabeanan,” ucap Edy.

Tantangan itu juga muncul ketika Indonesia tengah berada pada ancaman resesi global dan perang dagang AS. Menghadapi persoalan itu, Edy menyampaikan langkah-langkah untuk menuntaskan program.

“Saya hanya butuh 3, saya butuh kredibilitas di mata investor bahwa seperti saya bilang tadi, tolong dong kecualikan DNI untuk sektor tertentu supaya investor yakin saya benar-benar mengundang.”

“Kedua tolong kasih konsistensi, artinya dalam hal regulasi saya berhadapan dengan level presiden, ketiga kepatuhan, sekarang PP 24, IMB 30 hari, amdal 150 hari, kalau lewat dari situ siapa yang mengawasi dan apa sanksinya,” ucap Edy. (hoi/hoi)