Biaya Pindah Ibu Kota Dijamin Tak Pakai Utang

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas Imron Bulkin memastikan tak ada rencana menggunakan utang mega proyek tersebut.

“Nggak ada (utang), strategi yang dirumuskan oleh tim kajian memang tidak, kita tidak merencanakan untuk utang,” katanya saat berbincang dengan detikFinance beberapa waktu lalu.

Pemerintah sudah memperhitungkan dari mana saja modal pembangunan ibu kota negara, yaitu APBN Rp 89,4 triliun (19,2%), kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU Rp 253,4 triliun (54,4%), dan swasta Rp 123,2 triliun (26,4%).

“Memang ini sudah diperhitungkan sumber-sumber pendanaannya kira-kira dari mana,” sebutnya.

Pemerintah pun akan memanfaatkan aset negara yang ada di Jakarta maupun di ibu kota baru agar tak membebani APBN.

“Ibu kota baru kan punya lahan gede kan lahan pemerintah kan. Kan bisa dijual atau disewakan kan, tergantung nanti detailnya. Nah dana itu nanti masuk PNPB (penerimaan negara bukan pajak), terus dana itu bisa untuk menutup yang dialokasikan dari APBN ini,” jelasnya.

Dia mengatakan, di negara-negara lain praktik tersebut lumrah dilakukan. Tapi tentunya lahan yang boleh disewakan atau dijual ke swasta adalah di zona-zona tertentu.

“Kalau contoh di negara-negara lain sih bisa dijual kavling gitu. Untuk zona-zona tertentu yang bisa dipakai untuk umum kan. Kalau yang untuk pemerintah ya nggak,” tambahnya.