POJOK BATAM.ID – Jelang pilkada Gubernur dan Walikota serentak 2020 mendatang. Ketua Umum Suara Rakyat Keadilan, Akhmad Rosano punya pesan khusus untuk calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada, termasuk untuk seluruh tim suksesnya.
Yang pertama, Akhmad Rosano mengingatkan terkait sumber dana pembiayaan selama kampanye.
“Jika kepala daerah itu tidak memiliki modal sendiri atau modal yang diberikan sponsor lebih besar maka kepala daerah itu siap siap akan menjadi “Iklan KPK”. Yang bisa berakhir hina masuk dalam daftar orang yang tidak punya moral kotor dan akan dicap sepanjang masa,” ucap Akhmad Rosano kepada beritabatam, Sabtu (20/07/19).
Akhmad Rosano menuturkan, sistem pemilu di Indonesia belum bisa lepas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu calon kepala daerah yang tidak memiliki modal cukup, lebih baik berpikir seribu kali. Karena jika si calon tidak memiliki modal menang dia akan siap dijadikan tumbal karena kekurangannya.
Kedua, Akhmad Rosano menyoroti munculnya tradisi bagi bagi proyek bagi calon yang berhasil melaju ke pucuk pimpinan.
“Bagi bagi proyek untuk membayar utang sudah menjadi tradisi sebagai imbalan jasa ketika memenangkan pertarungan pilkada,” pungkas Rosano.
Ia menyebutkan, akan mulai mengkalkulasi untuk menentukan nilai proyek bayar utang.
“Tidak ada yang bisa menjamin di negeri ini, jika partai politik pendukungnya telah memenangkan sang kepala daerah. Bagi bagi kursi jabatan kekuasaan seperti kepala dinas, komisaris BUMD dan jabatan strategis diluar pemerintahan pun menjadi rebutan para timses, parpol pendukung dan lingkaran terdekat sang jagoan,” terang Rosano.
Menurutnya, tindakan korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang bisa berdiri sendiri, peristiwa itu menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Penyebab korupsi menurutnya meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri. Sementara faktor eksternal yang sering terjadi karena korupsi penyebab dari pihak luar.
“Ini yang banyak terjadi, misalnya mahar menjadi kepala daerah yang sangat mahal dan apalagi di usung oleh partai besar. Kebutuhan alat alat kampanye dan biaya tim sukses sampai berakhirnya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ini memerlukan dana yang besar. Baik kepala daerah punya anggaran sendiri maupun berharap dari donatur melalui sumbangan sudah bisa dipastikan kedepannya akan terjadi KKN,” jelasnya.
Akhmad Rosano menegaskan, Jika sistem pemilu kita masih seperi ini. Jangan berharap bisa lepas dari jeratan hukum, tutup Rosano. (Ben)
Editor: HEY
Sumber: beritabatam.co
