Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui tiga ketua umum partai Koalisi Perubahan yang mengusung dirinya di Pilpres 2024—NasDem, PKS, dan PKB– pada Jumat (23/2) siang ini.
Berdasarkan agenda yang dipublikasikan Deputi Media dan Tim Komunikasi Timnas AMIN, pertemuan itu dilakukan Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.
“Capres Anies Baswedan saat ini sedang bertemu dengan Ketua Umum dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS di Wisma Nusantara,” tulis keterangan agenda tersebut.
Adapun tiga ketum parpol itu adalah Surya Paloh (NasDem), Ahmad Syaikhu (PKS), dan Muhaimin Iskandar yang juga cawapresnya (PKB).
Sebelumnya, rencana agenda pertemuan ini juga telah diungkap Sekjen NasDem Hermawi Taslim usai melakukan pertemuan dengan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid pada Kamis (22/2) lalu.
Dalam pertemuan tiga sekjen partai yang digelar kurang dari satu jam itu menghasilkan pernyataan sikap mendukung hak angket di DPR terkait mengusut kecurangan Pemilu 2024 yang didorong capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
“Ya kita besok kita mau menghadap Cak Imin dan Pak Anies untuk menanyakan apakah sudah ada komunikasi. Kalau DPR sekarang sudah jelas DPR-nya kan reses,” kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis lalu.
Hermawi juga mengaku belum berkomunikasi dengan kubu Ganjar-Mahfud MD soal dukungan mereka terhadap rencana hak angket di DPR. Namun, dia menegaskan siap berada di belakang PDIP mendukung usulan hak angket kecuranga npemilu.
Hermawi mengaku sudah menyiapkan sejumlah barang bukti dugaan kecurangan untuk dibawa ke DPR. Baik dalam bentuk dokumen maupun saksi.
“Kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator,” ujar Hermawi.
Ganjar: Belum berkomunikasi
Terpisah, Ganjar mengaku belum berkomunikasi secara pribadi dengan tiga partai kubu Anies -Muhaimin (AMIN) soal rencana pengajuan hak angket di DPR.
Usulan Ganjar soal hak angket di DPR telah mendapat dukungan secara resmi oleh Partai NasDem, PKS, dan PKB. Namun, kedua pihak belum menjalin komunikasi secara resmi soal itu.
“Saya belum berkomunikasi secara pribadi,” kata Ganjar usai menghadiri acara relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang.
Meskipun demikian, Ganjar menilai hak angket sebagai upaya paling masuk akal untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024. Bukan hanya soal dugaan kecurangan pemilu, dia juga menyoroti sejumlah problem pada sistem KPU.
Ganjar misalnya, mengkritik kekacauan Sirekap yang digunakan KPU. Termasuk dugaan pengerahan aparat dan ASN di lapangan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai penggunaan hak angket di DPR sebagai upaya paling fair menyelesaikan sejumlah masalah tersebut.
“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair,” katanya.
Dia mengingatkan agar semua pihak tak perlu khawatir dengan penggunaan hak angket. Menurut Ganjar, penggunaan hak angket bukan kali pertama dan pernah dilakukan oleh DPR.
“Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat,” kata politikus PDIP itu.
Editor: PARNA
Sumber: cnnindonesia.com
