Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di kabinet Joko Widodo bagian dari strategi untuk mendongkrak elektabilitas di Pilpres 2024.
Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra menilai keputusan Mahfud justru berdampak sebaliknya. Menurut dia, jika hanya karena elektoral, Mahfud mestinya tak perlu mundur. Apalagi, kata dia, dengan melihat pengerahan fasilitas negara dan aparat untuk memenangkan paslon tertentu.
“Kalau kita mau pakai alasan pragmatis atau elektoral, kalau balik kembali dengan alasan bahwa kita melihat sekarang itu namanya kekuasaan, aparat, fasilitas negara, sudah di-deploy sedemikian rupa untuk kemenangan paslon tertentu, itu kan harusnya logikanya Prof Mahfud jangan mundur dong,” kata Karaniya dalam jumpa pers di Media Center TPN, Rabu (31/1).
Dia menyebut praktik pengerahan aparat dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu paslon bukan lagi sebagai wacana, namun sudah terbukti di lapangan. Menurut dia, cara-cara itu telah melabrak semuanya, bukan hanya hukum, namun juga batas etika dan kepatutan.
“Karena itu sebetulnya kalau Prof Mahfud ingin mengikuti logika tersebut, seharusnya Prof Mahfud tidak mundur,” kata dia.
Namun, lanjut Karaniya, Mahfud mengambil sikap sebaliknya. Dia menilai dalam kondisi saat ini, bukan hanya sikap elektoral dan pragmatis yang harus ditunjukkan, melainkan juga etika.
Karaniya juga mengatakan Mahfud MD akan lebih leluasa bergerak usai resmi mengumumkan mundur sebagai Menko Polhukam. Sebelum mundur, Mahfud diklaim menahan diri karena memiliki batas-batas tertentu yang harus dijaga sebagai bagian dari pemerintahan.
“Nah, kita berharap dengan sekarang beliau mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi beliau akan lebih leluasa bergerak,” kata Karaniaya.
Lebih lanjut, dia berharap langkah Mahfud juga bisa diikuti oleh para pejabat lain di pemerintahan yang aktif dalam tim pemenangan, kampanye, atau bahkan para capres dan cawapres.
Karaniya menilai jabatan publik bagi para kandidat capres maupun tim pemenangan hanya akan membuat kontestasi elektoral menjadi bias. Dia mencontohkan sejumlah kasus pengerahan aparat untuk memenangkan capres tertentu saat ini semakin nyata.
“Pada saat aparat, fasilitas, dan kekuasaan itu boleh digunakan untuk memihak salah satu paslon tertentu, dengan demikian maka pilar dari jurdil itu runtuh,” ucap Karaniya.
Tak ubah strategi
Di tempat yang sama, Ketua TPN Arsjad Rasjid menyatakan tak akan mengubah strategi kampanye Pilpres 2024 usai Mahfud mundur dari jabatan menteri kabinet Jokowi.
“Tidak ada perubahan dari sisi strategi apapun. Kita fokus terhadap strategi kita,” katanya.
Arsjad mengatakan TPN Ganjar-Mahfud akan fokus dan berjalan sesuai dinamika politik yang ada. Namun, hal itu dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku.
“Akan balik ke akar rumput dan kami sangat jelas sekali fokus kami itu adalah ekonomi rakyat, ekonomi rakyat, ekonomi rakyat. Dan ekonomi rakyat bisa berhasil bilamana ada penegakan hukum. Jadi kombinasi Mas Ganjar dan Prof Mahfud adalah kunci keberhasilan untuk Indonesia ke depan,” ujarnya.
Arsjad menyebut pengunduran diri Mahfud dari kabinet Jokowi mencerminkan sikap seorang negarawan.
“Saya rasa itu adalah upaya yang saya katakan adalah baik sekali dari Pak Mahfud,” ucap Arsjad.
Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor 3 resmi menyatakan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Dia mengaku telah meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya besok. Ia mengaku ingin pamit baik-baik.
“Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke presiden tentang masa depan politik saya yang belakangan menjadi perbincangan publik,” kata Mahfud di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Lampung, Rabu (31/1).
Editor: PARNA
Sumber: cnnindonesia.com
