Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu (TKRPP) Ganjar-Mahfud yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengecam penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/12).
“Kami mengecam keras aksi brutal penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum tentara atau prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud. Kami sangat prihatin dan tidak menerima apa pun alasan di balik oknum prajurit TNI melakukan penganiayaan terhadap rekan-rekan kami, relawan Ganjar-Mahfud,” jelas Basarah dikutip dari keterangan resminya, Senin (1/1/2024).
Basarah pun mendesak pengusutan dan proses hukum para pelaku secara tuntas.
“Ini pelanggaran HAM yang harus diusut tuntas dan para pelakunya diproses hukum dan dipecat karena telah mencoreng nama baik dan kewibawaan institusi TNI,” kata politikus PDIP ini.
Basarah menjelaskan, penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar-Mahfud dilakukan sejumlah oknum prajurit TNI di sekitar markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali, Jawa Tengah.
Menurut Basarah, adanya penganiayaan ini merupakan kemunduran demokrasi terutama bagi reformasi TNI. Basarah pun mengingatkan TNI untuk menjalankan komitmen reformasi TNI, terlebih saat ini Indonesia sedang di tahun politik.
“Kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan para oknum prajurit TNI terhadap warga sipil, apalagi yang menjadi korban adalah rekan-rekan kami relawan Ganjar-Mahfud, telah menodai demokrasi dan kami nilai sebagai kemunduran bagi reformasi TNI dan peradaban demokrasi di Indonesia,” ungkap dia.
“Dengan adanya kasus ini, kami mempertanyakan komitmen TNI, terutama Panglima TNI, dalam menjaga Pemilu 2024 dengan jurdil dan damai,” ujar Basarah.
Sebagai Ketua TKRPP Ganjar-Mahfud, Basarah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menindak tegas seluruh oknum prajurit yang menganiaya relawan Ganjar-Mahfud. Menurut Basarah, aksi ini jangan hanya dianggap sebagai tindakan indisipliner. Basarah juga menolak alasan TNI bahwa penganiayaan hanya karena urusan knalpot motor.
“Kami minta Panglima TNI mengendalikan seluruh prajuritnya agar tidak bertindak brutal terhadap warga sipil. Apalagi para pelaku sampai keluar barak untuk menganiaya warga sipil. Kami mendesak Panglima TNI menindak tegas para pelaku, mulai dari proses hukum hingga pemecatan. Jangan dianggap ini urusan sepele. Ini sudah pelanggaran HAM,” tegas Basarah.
Basarah yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud juga mengingatkan aparatur TNI-Polri untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap warga sipil, apalagi saat ini sedang tahun politik yang semestinya berjalan damai dan kondusif.
“Peristiwa seperti ini jangan lagi terulang atau bahkan dialami lagi oleh siapa pun, khususnya pada peserta pemilu hingga masa pemilu berakhir. Petinggi TNI dan Polri harus dapat mengendalikan prajurit atau anggotanya selama masa pemilu agar menjaga pemilu tetap damai dan kondusif,” ujar Basarah.
Basarah Minta Komnas HAM Selidiki
Basarah juga meminta Komnas HAM turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud. Menurut Basarah, penganiayaan yang dilakukan prajurit TNI terhadap warga sipil, apa pun alasannya, merupakan pelanggaran HAM.
“Sebagai Ketua TKRPP saya menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa penganiayaan tersebut kepada semua korban dan keluarganya. Sejak tadi malam, tim khusus TKRPP dari Jakarta telah tiba di Boyolali dan langsung menemui korban di rumah sakit,” terangnya.
“Mereka datang untuk menggali data dan fakta di lapangan, dan sekaligus memberikan advokasi untuk rekan-rekan kami yang jadi korban penganiayaan oleh oknum prajurit TNI. Kami meminta Komnas HAM juga turun tangan melakukan investigasi,” pungkas Basarah.
Dandim 0724/Boyolali, Letkol inf Wiweko Wulang Widodo dalam konferensi pers di Makodim Boyolali, Minggu (31/12), mengatakan, 15 prajurit yang terlibat dalam pengeroyokan itu kini masih diperiksa.
Dari pemeriksaan awal, peristiwa itu dipicu konvoi knalpot brong berulang-ulang yang melintas di depan Mako Yonif. Prajurit yang sedang bermain voli merasa terganggu sampai akhirnya terjadi pemukulan itu.
“Ada sebab ada akibat, jadi unsur lalu lintas kegiatan konvoi knalpot brong itu sangat mengganggu masyarakat dan mengganggu, khususnya prajurit di Batalyon Raider 408/Sbh,” ujar Wiweko dalam konferensi pers di Makodim 0724/Boyolali, Minggu (31/12).
“Sehingga tindakannya berlanjut pada tindakan kekerasan,” imbuhnya.
Editor: PARNA
Sumber: kumparan
