Ketiga calon wakil presiden (cawapres) akhirnya selesai beradu gagasan tentang ekonomi dalam Debat Pilpres 2024. Ketiga cawapres itu menawarkan berbagai janji manis mengenai ekonomi RI ke depan.
Cak Imin mengibaratkan sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Menurutnya, sarung itu lembut tetapi bisa dijadikan slepet atas ketidakadilan dan kecurangan.
Cak Imin lalu menghubungkan sarung tersebut dengan program perekonomian yang disiapkannya.
“Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak pada rakyat, itulah kami menggagas slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita slepet,” kata Cak Imin.
“Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa,” tambahnya.
Cak Imin menegaskan segala proyek yang memakan banyak uang rakyat tidak boleh hanya memenuhi selera pihak tertentu. Ia ingin kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus dislepet.
Sementara itu, Gibran mengatakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada sekitar 2030. Ia mengatakan di masa itu banyak penduduk Indonesia berada di usia produktif.
“Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas makin terbuka lebar, tapi ingat kesempatan ini hanya datang sekali, kesempatan ini tidak akan terulang lagi, untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus berani melakukan lompatan,” ujar Gibran.
Untuk itu, Gibran menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang memilihnya sebagai cawapres. Ia mengaku senang bisa bertukar pikiran dengan Cak Imin dan Mahfud MD di debat cawapres.
“Saya sekali lagi terima kasih, anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan saya yakin Indonesia Emas akan tercapai,” kata Gibran.
Kemudian, Mahfud MD menjanjikan penyelenggaraan negara yang bersih melalui penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia juga menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp 2.500 triliun selama 5 tahun, yaitu:
“Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk memelihara fakir miskin dan anak telantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 UUD,” ungkap Mahfud.
Editor: PARNA
Sumber: kumparan
