Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyambangi Komisi III di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6). Ia datang untuk mendorong Komisi III DPR mengusut tuntas kasus dugaan korupsi BTS di Kominfo.
Saut datang menemui salah satu Tenaga Ahli (TA) Komisi III karena tidak ada anggota DPR yang bersidang. Dia mengaku punya mapping kasus BTS dari awal sampai auditnya.
“Kita datang untuk berdialog, saya sudah lakukan mapping ini. Saya enggak bisa diskusikan sama kalian (wartawan) karena ini menyangkut kompleks di dalamnya,” kata Saut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).
Saut mendorong agar kasus ini diusut tuntas melibatkan siapa aja, termasuk wiraswasta atau penyelenggara negara, termasuk kemungkinan politisi.
“Intinya adalah soal BTS ini diselesaikan secara holistik, ya. Menyelesaikan siapa pun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya, jadi tanpa melihat latar belakang apa pun,” tuturnya.
“Memang kalau kita bicara kompleksitasnya, [kasus ini] sangat kompleks pelaksanaan penyaluran dananya. Kan kita sudah lihat mozaiknya. Kita juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut kemudian terindikasi get involve dalam kasus ini, apakah dari awal dan case ini muncul,” ucapnya.
Ia memberikan contoh, saat kasus penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Saat itu, kata Saut, kasusnya bisa lebih jelas setelah Komisi III DPR memanggil Kejaksaan.
“Kalau saya kutip bahasanya [Bambang] Pacul itu, kasus Sambo itu clear setelah dia dialog dengan Kejaksaan. Jadi kita harus model dialog yang sama, kira-kira gitu,” ungkap Saut.
“Ya dan itu membuat semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja,” pungkasnya.
Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo
Kasus yang menjerat eks Menkominfo Johnny G Plate dkk ini adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022.
Kelima paket proyek yang ditangani BAKTI Kominfo itu berada di wilayah-wilayah 3T: terluar, tertinggal, terpencil. Wilayah ini tersebar di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT.
Proyek tersebut diinisiasi sejak akhir 2020 terbagi atas dua tahap dengan target menyentuh 7.904 titik blankspot serta 3T hingga 2023. Tahap pertama, BTS berdiri ditargetkan di 4.200 lokasi rampung pada tahun 2022 dan sisanya diselesaikan tahun 2023.
Dari laporan kumparan yang dipublikasikan 3 April 2023 lalu, setidaknya ada beberapa temuan yang menunjukkan kejanggalan pada mega proyek ini. Bahkan disebut korupsi sejak dini, sejak perencanaan dimulai.
Indikasi proyek BTS dikorupsi sejak dini, dari laporan itu disebut nampak dari fiktifnya studi kelayakan. Praktik korupsi itu kemudian berlanjut hingga pengondisian tender dan eksekusi di lapangan.
Diduga, terjadi manipulasi pertanggungjawaban progres proyek sehingga seolah-olah pencairan 100% dapat dilaksanakan terlebih dulu proyek BTS mestinya dikerjakan selama 3 tahun, ternyata dirancang selesai hanya dalam satu tahun.
Nilai Proyek dan Kerugian Negara
Nilai proyeknya sekitar Rp 10 triliun. Diduga, dengan adanya manipulasi bahwa proyek sudah rampung, dana sudah cair dalam waktu satu tahun.
Berdasarkan pemeriksaan BPKP, diduga terjadi kerugian negara Rp 8.032.084.133.795 imbas kasus ini. Kerugian keuangan negara tersebut, terdiri dari tiga hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark-up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Editor: PARNA
Sumber: kumparan.com
