Kementerian Keuangan Amerika Serikat secara resmi menetapkan kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, sebagai organisasi kriminal transnasional.
Juru bicara keamanan nasional AS John Kirby mengatakan penetapan itu dilakukan karena Wagner “merupakan organisasi kriminal yang melakukan kekejaman yang meluas serta pelanggaran hak asasi manusia”.
Menurut Kirby, pasukan Wagner memiliki sekitar 50 ribu prajurit di Ukraina di mana 80 persennya diambil dari penjara.
Dia juga mengatakan Wagner selama ini menerima pasokan senjata dari Korea Utara untuk operasinya di Ukraina. Hal itu berdasarkan foto-foto intelijen AS yang menampilkan kereta api Moskow memasuki Korut lalu pulang dengan alutsista.
“Foto-foto tersebut, dari 18-19 November, menunjukkan kereta api Rusia memasuki Korea Utara untuk mengambil muatan roket dan rudal lalu kembali ke Rusia,” ujar Kirby seperti dikutip AFP.
Kirby mengatakan AS sudah menyampaikan informasi intelijen mereka terkait pasokan senjata Wagner oleh Korea Utara kepada unit Dewan Keamanan PBB. Hal itu dilakukan untuk memberikan sanksi kepada Korut.
“Transfer senjata dari Korea Utara merupakan pelanggaran langsung terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Kirby.
Penetapan kriminal itu sendiri nantinya memungkinkan AS menerapkan sanksi tambahan pada jaringan global kelompok tersebut, yang mencakup operasi militer serta bisnis mereka di Afrika dan lainnya.
“Kami akan bekerja tanpa henti untuk mengidentifikasi, mengacaukan, mengekspos, dan menargetkan mereka yang membantu Wagner,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kirby juga membeberkan bahwa pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin, memicu ketegangan di Kremlin atas klaim keberhasilan kelompok itu di Ukraina.
“Prigozhin mencoba mengedepankan kepentingannya sendiri di Ukraina dan Wagner menjalankan aksi militer di Ukraina berdasarkan pada apa yang bakal mereka hasilkan untuk Prigozhin, dalam hal meraup publisitas positif,” ujarnya.
Prigozhin memang kerap mendapat sorotan positif atas kemajuan Rusia di Ukraina kala pasukannya menuju kota Bakhmut. Dia juga disorot setelah mengklaim berhasil merebut Soledar pekan lalu.
Namun, dia punya hubungan buruk dengan AS selama bertahun-tahun. Prigozhin pernah didakwa oleh Kementerian Kehakiman AS pada Februari 2018 karena ikut campur dalam pemilihan presiden AS 2016.
Saat itu, dua bisnis miliknya yakni Internet Research Agency dan Concord Management and Consulting dituding mendanai operasi intervensi terhadap pilpres AS.
Dia dan sejumlah perusahaannya juga berada di bawah sanksi AS dan Eropa untuk berbagai kondisi.
Salah satunya yakni sanksi ekonomi AS yang diberikan sejak Desember 2016 karena membantu “secara finansial” para pejabat senior Rusia dan terlibat kesepakatan bisnis besar-besaran dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Meski begitu, Prigozhin membantah tudingan tersebut.
Editor: HER
Sumber: cnnindonesia
