Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Finalisasi Naskah Akademis Ranperda Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di ruang rapat Sekda, Dompak, Jumat (2/12/2022),
Pembahasan naskah akademis Ranperda P4GN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini memasuki tahap akhir. Diharapkan dapat segera diimplementasikan guna mencegah peredaran narkoba di provinsi ini.
Adi menegaskan, menekan kejahatan dan penyebaran narkoba tidak dapat dituntaskan hanya oleh beberapa pihak. Namun diperlukan kerjasama yang terorganisir dan secara simultan.
“Narkoba merupakan transnasional crime, kejahatan yang benar-benar terorganisir dengan sangat rapi yang ruang lingkupnya tidak hanya di dalam sebuah negara, tetapi banyak negara terlibat didalamnya. Untuk itu, sebagai pemerintah kita perlu merancang peraturan untuk pencegahan tersebut,” paparnya.
Adi menegaskan bahwa akses laut Kepri harus menjadi perhatian khusus mengingat letak geografis Kepri yang strategis dengan luas wilayah 96 persen laut.
“Kita pahami provinsi kita ini kondisinya hampir benar-benar laut semua. Jumlah pelabuhan di wilayah kita sangat banyak. Baik yang terdaftar maupun pelabuhan perkampungan masyarakat, sehingga keluar masuknya akses suatu barang dan orang sangat mudah. Hal ini harus benar-benar diperhatikan secara intens,” tambahnya.
Adi berharap FGD tersebut seluruh stakeholder yang hadir diminta untuk fokus merancang kembali Perda P4GN guna menekan peredaran narkoba di Provinsi Kepri terutama di wilayah laut.
Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Sukarno Perbangkara menjelaskan bahwa Naskah Akademis Ranperda P4GN harus segera diselesaikan agar dapat diimplementasikan ke OPD dan masyarakat.
Rencananya dalam Ranperda nantinya, akan melibatkan peran serta dan meningkatkan kesadaran masyarakat, peran lembaga kerukunan dan umat beragama, forum-forum, organisasi kemasyarakatan, dan peran aktif dari OPD.
Dengan uraian kegiatan pemberantasan, sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan, dan pemetaan wilayah rawan, serta peningkatan fasilitas rehabilitas.
Turut hadir OPD dalam FGD tersebut, Bakesbangpol Provinsi Kepri, BNN Provinsi Kepri, Diskominfo Provinsi Kepri, Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Dispora Provinsi Kepri, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Civitas Akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan OPD-OPD terkait lainnya.
Editor: HER
