Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menerima kunker Komisi XI DPR bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Asteka Primanto, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Kepala BI Kepri Musni Hardi K Atmaja.
Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan berbagai langkah penguatan untuk mengendalikan laju inflasi, pasca diberlakukannya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat per tanggal 3 September 2022 lalu.
Gubernur Ansar mengatakan, kelompok kebutuhan bahan pokok dan kelompok jasa distribusi transportasi, memang menjadi penyumbang terbesar laju inflasi di Kepulauan Riau.
“Kita harus memperkuat sinergi. Kita juga telah mengambil langkah terkait pengendalian inflansi di daerah dengan memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM agar tepat sasaran,” kata Gubernur Ansar Ahmad di Swiss Bell Hotel Kota Batam, Jum’at (9/9/2022).
Pemprov Kepri akan menetapkan batas kenaikan tarif transportasi, baik angkutan penumpang dan juga barang, agar tidak lebih dari 20 persen. Karena wilayah Kepri yang memang sebagian besarnya adalah kepulauan dan lautan.
Pemprov Kepri juga akan terus melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan instansi terkait lainnya, guna mencegah terjadinya spekulasi atau penimbunan bahan pokok, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Nantinya, kita juga akan berupaya melakukan perluasan lahan pertanian yang sudah ada, guna bisa mencukupi lebih banyak kebutuhan sendiri. Kita juga mengimbau gerakan menanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah, memberikan pupuk dan bibit tanaman cabe gratis kepada para petani,” ujarnya.
Gubernur juga berkomitmen untuk mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial terdistribusi tepat sasaran, sehingga efektif mencegah penurunan daya beli masyarakat.
Tak lupa Bupati Bintan dua periode tersebut meminta kepada DPR RI untuk membantu memfasilitasi pembangunan gudang SRG/non SRG guna penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti cabe, utamanya untuk kabupaten terluar di Kepri.
Juga dibangunnya controlled atmosphere storage (CAS) untuk revitalisasi dan stabilisasi pasar, agar selalu ada stok sekaligus untuk antisipasi saat terjadi kondisi sperti kelangkaan bahan pangan.
“Kita juga berharap, ditambahnya kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L) guna ketahanan pangan keluarga serta bisa menambah alokasi pupuk subsidi, hingga membangun gudang berbasis teknologi modern,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi XI yang juga Ketua Tim Kunjungan M. Amir Uskara mengatakan kunjungan kali ini, tidak lain untuk mendapatkan masukan terkait laju inflasi daerah di Kepri dari mitra utama yakni Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk dari Pemerintah Daerah Kepri sendiri.
Menurut Amir Uskara, per Januari – Juli 2022 inflasi di Kepri ada dikisaran 4,38 persen dan terendah se Sumatera.
“Diharapkan pasca naiknya harga BBM, laju inflasi di Kepri masih bisa dipertahankan, agar tidak terus merangkak naik,” kata Amir yang kali ini datang bersama 23 anggota Komisi XI.
Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan, pihak BI akan mengambil langkah memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga dipasar uang, sesuai dengan kenaikan suku bunga BI. Selanjutnya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian pengendalian inflasi.
Doni juga berkomitmen pihaknya akan mengimplementasikan kebijakan intensif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas seperti UMKM, melanjutkan kebijakan tranparansi suku bunga dan memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendukung pemulihan ekonomi.
Editor: HER
