Kabiro Humas, Protokol dan Penghubung Setda Provinsi Kepri, Hasan.

Kabiro Humas, Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri, Hasan sangat menyayangkan adanya spanduk tanpa identitas di sejumlah ruas jalan di Tanjungpinang, Rabu (20/10/2021).

“Penyampaian pendapat, itu hak demokrasi setiap orang, sah-sah saja. Tapi yang kita sayangkan, kenapa spanduk-spanduk tersebut tidak dilengkapi dengan identitas, dari LSM mana atau organisasi apa,” kata Hasan di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Hasan, (spanduk tanpa identitas) itu membuat pihaknya kesulitan untuk berkomunikasi dan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dan koreksi dari para pemasang spanduk.

“Tidak ada subtansi masalah yang jelas yang dipaparkan dalam spanduk itu, hanya meminta gubernur mundur, apa alasannya? Apa masalahnya? Kenapa diminta mundur dan siapa yang meminta tidak ada tertanda dari siapa,” tambah Hasan.

Saat ini, kata Hasan, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina sedang melakukan kerja-kerja yang berpihak pada masyarakat Kepri, dan semua itu perlu proses.

“Tapi semua itukan butuh proses dan waktu. Gubernur Kepri baru sembilan (9) bulan menjabat dan saat ini sedang menjalankan rancangan kegiatan yang telah disusun sebelumnya, dan itu tidak bisa diubah secara serta merta,” terang Hasan.

Baru pada anggaran perubahan ini, Gubernur Ansar memulai dengan rancangan-rancangan yang disusunnya dan berusaha untuk mendapatkan masukan dana dari pusat.

“Itu pun dengan keterbatasan anggaran, dan baru mau mulai. Jadi jangan dibilang gagal, karena yang selama sembilan bulan ini beliau kerjakan adalah rancangan dari gubernur sebelumnya. Bukan buah pemikiran Pak Ansar dan Bu Marlin, mereka tak bisa merubah itu,” ingat Hasan lagi.

Untuk peningkatan perekonomian, Hasan menjelaskan Pemprov Kepri telah memberikan pinjaman lunak dengan bunga 0 persen untuk para pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan ekonomi di masa pandemi ini.

“Kepada keluarga yang terpapar Covid-19 di Kepri, pemprov juga memberikan santunan. Karena pemerintah paham dengan kondisi ekonomi masyarakatnyalah, maka hal itu diberikan. Pak Gubernur prihatin, jika kepala keluarga yang terkena covid dan harus menjalani karantina, lalu bagaimana dia mau menafkahi keluarganya, itu sebabnya santunan ini diberikan,” jelasnya.

Terkait dengan Covid-19 dan anggaran, masih Hasan, sejauh ini Pemprov Kepri telah mengikuti anjuran pemerintah pusat untuk refocusing anggaran.

“Kita lakukan apa yang dianjurkan pemerintah pusat, semua demi penanganan covid dan membantu perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Hasan juga yakin kalau Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri akan bekerja sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Kepri.

Editor: DWIK