Waktu vaksinasi corona di Indonesia masih belum jelas, apakah jadi dilaksanakan pada Desember 2020 atau mundur menjadi Januari 2021.
Pasalnya, Menkes Terawan Agus Putranto memastikan hingga saat ini belum ada kandidat vaksin corona siap pakai yang dipesan dari luar negeri tiba di Indonesia.
Menurut Terawan, proses penyediaan vaksin corona memang lebih cepat lebih baik, namun harus tetap mempertimbangkan keamanannya, termasuk masalah izin pemakaian darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) yang dikeluarkan BPOM.
“Kalau soal waktu, time schedule, wong barangnya belum ada. Menurut saya, tidak bisa dikira-kira, siapa tahu nanti. Kita ini menyangkut produksi, menyangkut apa pun, menyangkut hasil dari BPOM, dan sebagainya,” jawab Terawan di ruang sidang Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11).
“Saya kira, kalau ada barangnya, ada persoalan lain dalam menyikapi,” imbuhnya.
Terawan belum bisa membeberkan dan menjelaskan lebih jauh soal kandidat vaksin corona yang akan dipakai Indonesia, pasalnya masih dalam tahap uji klinis III.
Selain itu, kata Terawan, ada syarat-syarat distribusi vaksin yang ditetapkan WHO. Sehingga, grand design pengadaan vaksin corona juga harus merujuk pada aturan WHO.
Presiden Jokowi dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sebelumnya telah menyebut vaksinasi corona dimulai pekan ketiga Desember, dengan menggunakan vaksin corona siap pakai dari negara lain.
Terbaru Jokowi menegaskan, vaksinasi baru bisa dilakukan jika sudah ada EUA yang dikeluarkan BPOM. Menurutnya, tahapan pemberian EUA ini berlangsung dalam waktu kurang lebih 3 pekan.
Ia juga mengingatkan penerbitan izin jangan sampai terburu-buru dan harus mempertimbangkan keselamatan dan keamanannya.
“Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah ilmiah, ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti,” ujar Jokowi usai meninjau simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11).
“Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” imbuhnya.
Sementara, Ketua BPOM Penny Lukito telah menyebut vaksin corona, termasuk yang dari China, Sinovac, diperkirakan belum bisa didapatkan data terkait EUA pada pekan ketiga Desember 2020.
Menurutnya, salah satu persyaratan dikeluarkannya EUA harus memenuhi mutu atau kualitas, keamanan, dan efikasi dari uji klinis I, II, dan III.
“Kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden dan Bapak Menkes bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020. Sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua dan ketiga,” ujar Penny dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).
Menurut Penny, EUA kemungkinan baru diterbitkan pada pekan ketiga Januari 2021. Sehingga tak menutup kemungkinan vaksinasi bisa diundur.
Namun Penny mengatakan, vaksinasi tetap bisa dimulai akhir tahun dengan ketentuan penggunaan secara restricted (terbatas). Misalnya, suatu negara bisa memulai vaksinasi dengan hanya menggunakan satu data mutu atau kualitas. Seperti yang dilakukan China ke kelompok tenaga kesehatan, militer, dan guru.
“Namun ada alternatif lain yang diikuti Kemenkes juga untuk bisa melakukan vaksinasi apabila vaksin yang diharapkan datang pada November atau Desember 2020 itu tetap bisa disuntikkan, dengan aturan tertentu yakni penggunaan vaksin yang sedang dalam tahap pengembangan, tapi sudah mempunyai data terkait mutu,” jelasnya.
Jika melihat dinamika upaya pemerintah dalam menyediakan vaksin corona ini, hal yang bisa dilakukan masyarakat selain menunggu adalah terus menjalankan kedisiplinan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), serta mematuhi aturan selama PSBB.
Protokol kesehatan diyakini masih menjadi cara ampuh dalam menekan penularan corona.
