“Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah,” kata Terawan pada kunjungan ke China, dalam rilis Kemenko Maritim dan Investasi, Senin (12/10).
Kunjungan ke China dilakukan pada 9-10 Oktober bersama dengan Menko Luhut Pandjaitan. Rombongan antara lain bertemu dengan Menlu China.
Lebih lanjut disampaikan Terawan, untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.
Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.
Selain itu, Terawan menguraikan bahwa persiapan detail untuk program vaksinasi ini terus dilakukan. Para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan COVID-19 menjadi kelompok prioritas penerima vaksin.
Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publi, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik.
Ia menyebut, sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19.
Sejauh ini ada beberapa kandidat vaksin corona yang sudah diajak kerja sama oleh pemerintah Indonesia. Mereka adalah Sinovac, Sinopharm, dan CanSino dari China. Serta Genexine dari Korea Selatan.
Pemerintah juga mengincar vaksin dari Inggris, AstraZeneca, dan vaksin GAVI Alliance dengan skema COVAX-Facility.
Editor : Parna
Sumber : kumparan
