Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons keras kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas Din Syamsuddin hingga Gatot Nurmantyo.
Moeldoko menganggap KAMI yang terdiri dari para tokoh, pakar, hingga politikus, hanya sekelompok kepentingan. Mantan Panglima TNI itu mengancam akan buat perhitungan jika KAMI memaksakan kehendak.
“Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” ucap Moeldoko dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/10).
Moeldoko mengatakan dinamika politik selalu berkembang, sehingga wajar muncul gerakan KAMI. Namun jika hanya sebatas gagasan tidak akan direspons pemerintah berlebihan.
“Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan,” tuturnya.
“Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas.”
– Moeldoko
Ancaman PKI
Moeldoko lalu merespons salah satu isu yang dilontarkan Gatot dan Din Syamsuddin yaitu neoPKI atau PKI gaya baru yang masuk di pemerintahan dan legislatif.
Dia sebagai sesama mantan Panglima TNI, mengaku bisa memahami peristiwa demi peristiwa, tidak mungkin datang secara tiba tiba. Termasuk isu neoPKI.
“Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain. Sebenarnya bisa saja sebuah peristiwa besar itu menjadi komoditas untuk kepentingan tertentu,” tuturnya.
Moeldoko menyebut ada dua macam kewaspadaan, yaitu dibangun untuk menenteramkan dan kewaspadaan yang menakutkan. Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan, maka tidak akan menimbulkan kecemasan.
“Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu. Nah! Itu pilihan-pilihan dari seorang pemimpin,” ucapnya.
“Kami, sesama purnawirawan, selalu mengingatkan. Imbauan bahwa mantan prajurit ya harus selalu ingat dan tidak bisa lepas begitu saja. Tapi sekali lagi, kalau itu berkaitan dengan kepentingan, tidak ada otoritas kita untuk bisa melarang. Masing masing sudah punya otoritas atas dirinya,” pungkasnya.
Editor : Aron
Sumber : kumparan
