KPK turut mengawasi penyaluran bansos bagi warga terdampak corona. Dari hasil pengamatan sejauh ini, KPK menilai data yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan bansos buruk.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk menyalurkan bansos masih banyak kesalahan. Sehingga belum cukup ampuh menggambarkan siapa saja yang layak mendapatkan bansos.
Namun, kata Pahala, bukan berarti DTKS ditinggalkan begitu saja. Ia meminta pemberian bansos sementara tetap merujuk DTKS.
“Dari COVID-19 ini perlahan muncul beberapa masalah, pertama seperti buruknya data bansos. Kita bilang kalau Anda merujuk pada DTKS pertama pasti tidak akan salah. DTKS itu jelek-jelek gitu masih dipakai kok. Jadi jelek-jelek gitu kita tetap pakai apalagi d isituasi seperti ini. DTKS memang ngawurnya masih banyak, tapi ya sementara rujuk dulu,” ujar Pahala dalam diskusi streaming ‘Cegah Korupsi di Tengah Pandemi’ pada Sabtu (9/5).
Meski demikian, Pahala meminta DTKS terus diperbaharui dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia meminta pemda turun ke lapangan untuk mengecek kondisi masyarakat yang sebenarnya layak mendapat bansos namun belum masuk DTKS. Begitu pula mendata masyarakat yang masuk DTKS namun sebenarnya tidak layak menerima bansos.
Pahala mengatakan, verifikasi ke lapangan untuk memastikan pembetian bansos tepat sasaran.
“Tapi ya ada baiknya Pemda mengupdate data itu di lapangan. Jangan sampai updating itu tak berjalan, baru nanti di lapangan kita eksekusi lagi, layak enggak orang yang masuk DTKS ini untuk masih mendapatkan,” kata Pahala.
Lebih lanjut, Pahala menyatakan KPK juga menugaskan tim khusus yang bertugas untuk mengawasi penyaluran bansos. Pahala mengatakan KPK hadir untuk memastikan bansos diterima mereka yang membutuhkan.
“Oleh karena itu di tengah pandemi ini tim gabungan pencegahan dan penindakan ini rutin membantu tiap pemda agar dapat lakukan hal yang tepat sasaran,” tutup Pahala.
Editor: PARNA
Sumber: kumparan
