Pojok BatamPembangunan Stadion Barombong, Makassar, terancam macet. Tidak ada lagi anggaran kelanjutan proyek pembangunan tersebut yang diusulkan dalam APBD 2019. Kontraktor yang tengah bekerja juga menjerit karena belum dibayar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kontraktor yang mengerjakan pemasangan atap stadion menyatakan, realisasi pengerjaannya sudah 90 persen. Hanya, pencairan anggarannya menunggu persetujuan tim percepatan pembangunan daerah (TP2D).

Manajer Proyek Stadion Barombong dari PT Usaha Subur Sejahtera Charles mengatakan, baru 40 persen anggaran proyek yang dibayarkan Pemprov Sulsel. Dia mengatakan mengajukan usul pencairan anggaran sejak beberapa pekan lalu. Hanya, sampai sekarang tidak kunjung cair.

Padahal, mereka juga dikejar banyak tagihan. “Tagihan kami sudah 80 persen. Belum lagi gaji tukang. Tagihan-tagihan itu dari pengusaha material atap dan yang lain,” ucapnya kepada Fajar, kemarin (4/11).

Charles menambahkan, pihaknya sudah mengerjakan tugasnya. Pemasangan atap sudah 90 persen. Hanya finishing dan beberapa bagian kecil yang perlu dibenahi. Pengerjaan proyek dikhawatirkan terbengkalai jika rekanan tidak dibayar.

Terutama pembayaran gaji tukang. ”Mereka (tukang, Red) biasanya menolak bekerja jika gaji tidak dibayarkan. Kami sudah berupaya maksimal untuk mempercepat pembangunan. Namun, kalau seperti ini, ya susah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel Muhlis mengatakan, pihaknya berupaya mempercepat pencairan anggaran kontraktor. Hanya, dia enggan berkomentar ketika disinggung terkait restu dari TP2D. ”Kami juga tidak dapat anggaran untuk tahun depan karena harus audit dulu. Tahun depan kami usulkan pengerjaan berlanjut ke bagian lapangan,” tuturnya.

Tahun ini pembangunan atap di sekeliling stadion memakan anggaran yang besar. Pagunya mencapai Rp 62,8 miliar. Dari pantauan Fajar, atap sudah mengelilingi seluruh bagian tribun stadion. Hanya balkon penonton yang belum dibersihkan. Bagian lapangan juga belum dikerjakan. Rencananya berlangsung pada 2019, tetapi tertunda karena tidak kebagian anggaran.

Anggota TP2D Sulsel Jayadi Nas saat dikonfirmasi menegaskan, pihaknya tidak pernah menahan anggaran proyek. Sebab, hal itu bukan kewenangan TP2D. Selama memenuhi aturan dan dokumen lengkap, hak kontraktor pasti diberikan. ”Saya pastikan dulu di anggota lain. Kebetulan saya sedang rapat ini. Yang jelas, kami tidak pernah menahan anggaran,” tambahnya.