MAKI Sepakat Nyali Pimpinan KPK Kecil, Singgung Kasus Paman Birin

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) sepakat dengan pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyebut nyali pimpinan KPK periode sekarang kecil dalam memberantas korupsi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan hal itu bisa dilihat dari cara KPK dalam menangani kasus korupsi yang sempat melibatkan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

“Kalau istilah saya itu KPK nyalinya super kecil bahkan bukan hanya kecil aja. Terakhir dalam drama Paman Birin dalam menetapkan tersangka nggak meriksa saksi, DPO nggak berani, karena kalau tanpa dua hal itu praperadilan pasti kalah dan nyatanya itu kalah beneran,” kata Boyamin saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Paman Birin diketahui sempat ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek di Kalsel. Namun, status itu gugur usai Paman Birin menang praperadilan. Paman Birin juga tercatat telah dua kali mangkir dari agenda pemeriksaan KPK. Keberadaannya kini masih tidak diketahui penyidik KPK.

Boyamin mengatakan pimpinan KPK periode 2019-2024 juga seperti tidak bernyali dalam mengusut dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR. Dia mensinyalir hal itu karena pimpinan KPK merasa segan kepada anggota DPR yang telah memilihnya saat seleksi fit and proper test.

“Sebelum-sebelumnya juga tidak banyak menangani perkara yang terkait oknum DPR. Apa karna DPR-nya sudah bersih? Nggak juga, masih banyak oknumnya tapi mereka nampak seperti dulu mereka tidak akan memproses DPR kalau mereka terpilih, akhirnya nampak kaya tidak punya nyali,” terang Boyamin.

Gagalnya penangkapan Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2020 lalu juga dianggap MAKI sebagai bentuk kecilnya nyali pimpinan KPK. Boyamin menyindir pimpinan KPK seperti memiliki agenda sendiri.

“Kasus seperti Harun Masiku bagaimana mereka nggak berani nangkap padahal sudah ada kesempatan nangkap di awal-awal. Terus juga ada perkara-perkara lain mereka malah bentrok sendiri di antara pimpinan punya agenda sendiri-sendiri tidak kompak itu yang menjadikan mereka tidak bernyali,” katanya.

Lebih lanjut Boyamin meminta pimpinan KPK periode berikutnya untuk kompak. Sikap kompak itu, kata Boyamin, bisa menambah nyali bagi seluruh insan KPK dalam mengusut tiap kasus korupsi yang ditangani.

“Ini pimpinan ke depan kompak dulu karena kompak pasti bernyali. Dan saya menuntut mereka mampu memaksa pemerintah untuk membuat tata kelola tidak bocor sana sini dan itu udah harus pada tataran pencegahan harus udah hebat di situ. Jadi saya berharap bernyali ‘memaksa’ pemerintah untuk tata kelola yang lebih baik sehingga mencegah bocor uang masuk dan uang keluar,” kata Boyamin.

Pernyataan Dewas soal Nyali Pimpinan KPK Kecil

Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2024 menyampaikan laporan kinerja selama lima tahun menjabat. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, menyindir pimpinan KPK periode saat ini yang kurang memiliki nyali dalam memberantas korupsi.

Syamsuddin awalnya menyinggung riwayat kasus etik yang menyeret sejumlah pimpinan KPK periode 2019-2024. Menurutnya, hal itu membuat pimpinan KPK belum bisa menjadi teladan bagi insan KPK.

“Dalam penilaian Dewas, pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga pimpinan KPK yang kena etik dan Anda semua sudah tahu siapa saja,” kata Syamsuddin di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).

Syamsuddin juga mengatakan pimpinan KPK belum menunjukkan konsistensi dalam hal sinergisitas. Hal itu terlihat dari pimpinan KPK yang memberikan keterangan berbeda satu sama lain.

“Dalam penilaian kami di Dewas, pimpinan KPK belum menunjukkan konsistensi dalam menegakkan kolegialitas dan sinegisitas. Hal ini bisa kita lihat misalnya muncul secara publik misalnya statement pimpinan A kok bisa berbeda dengan pimpinan B tentang kasus yang sama. Kami di Dewas sangat menyesalinya,” sebutnya.

Dia menilai pimpinan KPK saat ini tidak memiliki nyali. Dewas berharap pimpinan KPK pada periode selanjutnya memiliki nyali besar dalam pemberantasan korupsi.

“Apakah pimpinan itu ada atau memiliki nyali, mungkin ada, tapi masih kecil. Ke depan, dibutuhkan pimpinan yang memiliki nyali besar dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Syamsuddin.

Editor: PARNA
Sumber: detik.com