Pojok Batam– Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mendapat beragam komentar atas diluncurkannya program hunian Samawa DP 0 Rupiah. Namun, berbagai pihak menilai program ini tidak berpihak kepada rakyat miskin.
Anies pun menyatakan bahwa program ini diperuntukkan untuk warga Jakarta berpenghasilan Rp 4-7 juta per bulan. Sehingga, masyarakat tidak mampu jelas tidak dapat memiliki hunian tersebut.
“Jadi memang menggunakan skema perbankan, yaitu ada proporsi di mana penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil. Kan ada batas maksimalnya, di mana presentase penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil,” tutur Anies di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Rabu (17/10).
Anies menyatakan program ini menuntut skema perbankan sehinggaa syarat gaji Rp 4-7 juta menjadi diutamakan. Hal ini diperlukan untuk memenuhi aturan yang telah sesuai dengan skema perbankan.
“Kalau tidak salah maksimal 30 persen dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi kalau orang yang berpenghasilan di bawah UMP (upah minimum provinsi) dan dialokasikan untuk nyicil, habis uangnya,” terangnya.
Maka, Anies menyatakan jika warga Jakarta memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak ada pilihan untuk menaati skema sewa rusunami untuk tempat tinggal.
“Mereka menyewa, nanti setelah digunakan selama 20 tahun rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli. Nah itu untuk mereka di bawah UMP. Jadi program ini memang bisa menggunakan fasilitas perbankan,” jelasnya.
Diketahui Pemprov telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Peraturan tersebut menyatakan warga bisa memiliki hunian DP 0 Rupiah jika telah menghuni selama 20 tahun.
“Jangan kita membuat mereka tidak bisa hidup layak setiap bulan hanya karena mereka harus nyicil rumah. Lebih baik mereka sewa dengan harga yang murah tetapi punya kepastian bila membayar dengan baik, merawat rumah dengan baik, maka setelah 20 tahun bisa memiliki,” pungkasnya.
