Presiden Korsel dimakzulkan pada Sabtu (14/12/2024) sore, buntut penetapan darurat militer pada 3 Desember lalu.
Dari 300 anggota Parlemen Korea Selatan, 204 memilih untuk memakzulkan Presiden atas tuduhan pemberontakan, sementara 85 lainnya menolak. Tiga orang abstain, dengan delapan suara batal.
Dengan pemakzulan oleh Parlemen tersebut, Yoon telah diberhentikan sementara dari jabatannya selagi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mempertimbangkan hasil pemungutan suara.
Perdana Menteri (PM) Korea Selatan Han Duck-soo sekarang menjadi pemimpin sementara negara tersebut. Mahkamah Konstitusi sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.
“Pemakzulan hari ini adalah kemenangan besar bagi rakyat,” kata pemimpin oposisi Partai Demokratik Park Chan-dae setelah pemungutan suara.
Unjuk rasa Pemungutan suara oleh Parlemen Korea Selatan kali ini dilakukan saat ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di Seoul dalam unjuk rasa yang mendukung dan menentang Yoon.
Seorang pejabat kepolisian Seoul mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya 200.000 orang telah berkumpul di luar parlemen untuk mendukung pelengseran Presiden.
Di sisi lain Seoul dekat alun-alun Gwanghwamun, polisi memperkirakan 30.000 orang berunjuk rasa untuk mendukung Yoon, menyanyikan lagu-lagu patriotik dan mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika.
“Yoon tidak punya pilihan lain selain mengumumkan darurat militer. Saya menyetujui setiap keputusan yang dia buat sebagai presiden,” kata seorang pendukung, Choi Hee-sun (62) kepada AFP sebelum pemungutan suara.
Presiden Korea Selatan sendiri telah bersumpah untuk terus berjuang dan menggandakan klaim yang tidak berdasar bahwa oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis di negara itu.
Partai Demokrat yang menjadi oposisi, mengatakan menjelang pemungutan suara, bahwa pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk melindungi Konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, dan masa depan Korea Selatan.
“Kami tidak dapat lagi menahan kegilaan Yoon,” kata juru bicara Partai Demokrat, Hwang Jung-a.
Pada unjuk rasa di luar parlemen yang mendukung pemakzulan, para sukarelawan membagikan penghangat tangan gratis pada Sabtu pagi untuk melawan suhu di bawah nol derajat Celcius, serta kopi dan makanan.
Sementara itu, seorang pengunjuk rasa mengaku telah menyewa sebuah bus agar para orang tua yang hadir dalam demonstrasi tersebut memiliki tempat untuk mengganti popok dan memberi makan bayi mereka.
Yang lain mengeklaim, awalnya berencana untuk menghabiskan hari Sabtu mereka dengan mendaki gunung. “Tapi saya datang ke sini untuk mendukung sesama warga negara,” kata Kim Deuk-yun (58) kepada AFP.
Bola ada di MK Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pelengseran Yoon, ia akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang berhasil dimakzulkan. Namun, ada juga preseden bagi Mahkamah Konstitusi untuk memblokir pemakzulan.
Pada 2004, presiden saat itu Roh Moo-hyun diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuannya, namun Mahkamah Konstitusi kemudian mengembalikannya.
Mahkamah saat ini hanya memiliki enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus diambil dengan suara bulat.
Presiden Yoon dilaporkan tetap tidak menyesal dan menantang ketika dampak dari deklarasi darurat militernya semakin dalam dan penyelidikan terhadap lingkaran dalamnya semakin meluas.
Peringkat dukungannya, yang tidak pernah terlalu tinggi, telah anjlok menjadi 11 persen, menurut jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis Jumat (13/12/2024).
Jajak pendapat yang sama menunjukkan bahwa 75 persen sekarang mendukung pemakzulannya.
PM bersumpah pastikan pemerintahan yang stabil Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo pada Sabtu berjanji untuk “memastikan pemerintahan yang stabil” setelah parlemen negara itu memilih Presiden Korea Selatan dimakzulkan.
“Saya akan mencurahkan semua kekuatan dan upaya saya untuk memastikan pemerintahan yang stabil,” kata Han, yang menjadi pemimpin sementara negara itu menggantikan Yoon, kepada wartawan.
Editor: PARNA
Sumber: kompas.com
