Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menyebut kabar alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa tidak benar. Begini penjelasannya. Foto: Ilham/detikcom

Sejumlah eks menteri pendidikan mempertanyakan Dana Desa di anggaran pendidikan RI beberapa waktu lalu. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah dugaan salah sasaran anggaran pendidikan melalui Dana Desa.

“Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!” ucap Prastowo dalam pos di X, Senin (8/7/2024), dikutip dari detikFinance.

Prastowo menjelaskan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang kini disebut Transfer ke Daerah (TKD) adalah skema transfer anggaran pendidikan, bukan peruntukan program atau kegiatan. Perubahan nomenklatur dari TKDD menjadi TKD tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Prastowo mengatakan tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD.

“Tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD. Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa,” terangnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan tahun 2024 adalah Rp 665 triliun. Alokasi itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 241,4 triliun, TKD Rp 346,5 triliun dan pembiayaan Rp 77 triliun.

Prastowo menjelaskan, dana pendidikan disalurkan melalui TKD non Dana Desa, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan komponen lainnya.

Dalam Perpres dirinci, untuk TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui skema DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) yakni sebesar Rp 212,1 triliun, DAK Rp 132,1 triliun (terdiri dari DAK Fisik Rp 15,8 triliun dan DAK Non Fisik Rp 116,3 triliun), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 2,2 triliun.

Ia mengatakan anggaran pendidikan 2024 diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), hingga Prakerja.

Prastowo menambahkan, per 31 Mei 2024, sebanyak Rp 135,5 triliun anggaran pendidikan melalui TKD yang sudah direalisasikan dengan manfaat peningkatan kualitas layanan dasar di daerah, bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa, dan bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau, meredefinisi, dan mereformulasi anggaran pendidikan. Pemerintah diminta memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk pendidikan dengan alokasi yang adil berbasis unit cost, prioritas dan berdampak maksimal.

Desakan ini muncul usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah bertugas sebagai menteri pendidikan di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2014-2019 Mohamad Nasir menilai kebijakan dan realisasi anggaran pendidikan antartingkat pendidikan belum sinkron, yakni rendah di pendidikan dan tinggi di TKD. Sementara itu, anggaran pendidikan untuk daerah tidak diaudit karena menjadi ‘gelondongan’.

“Mungkin sangat terjadi alokasi biaya pendidikan yang disampaikan ke daerah itu digunakan bukan untuk pendidikan karena nggak ada report yang jelas ini,” ucap Nasir.

Sedangkan Mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI 2009-2014 Mohammad Nuh mengatakan, jika dana pendidikan digunakan untuk kepentingan lain, maka perlu minta izin dan menyampaikannya ke publik.

Penggunaan anggaran pendidikan untuk kepentingan lain tanpa izin dan tidak disampaikan ke publik menurut Nuh berisiko merembet ke masalah uang kuliah tunggal (UKT) hingga sekolah rusak.

“Ini kan urusan amanah ini, penyimpangan yang luar biasa. Kalau seandainya kita secara formal melegalkan sesuatu yang tidak bener, dan itu kita legalkan, dan pada kenyataannya memang ndak bener pula, saya kira tobat, tobat, sehingga masa yang akan datang ini masa pertobatan di dalam mengelola dana pendidikan,” ucapnya.

Editor: PARNA
Sumber: detik.com