Beberapa anggota parlemen independen, reformis, dan partai oposisi mendesak pemerintah sementara Lebanon untuk mengumumkan keadaan darurat di wilayah selatan pada Senin (1/7/2024).
Salah satu anggota parlemen, Ashraf Rifi menyatakan dirinya akan menentang partisipasi Lebanon dalam perang.
Desakan tersebut muncul di tengah kekhawatiran akan peningkatan aktivitas militer di wilayah Lebanon selatan akibat konflik Israel–Hezbollah.
Dengan situasi ini, apakah pemerintah akan mengevakuasi WNI di Lebanon?
Penjelasan Kemenlu
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha mengatakan, pemerintah sejauh belum berencana mengevakuasi WNI di Lebanon.
Menurutnya, sejak konflik pertama antara Israel-Hamas pecah pada Sabtu (7/10/2023), pihak Kemenlu RI dan seluruh perwakilan yang berada di Timur Tengah terus memantau situasi keamanan.
Ia memastikan, sebanyak 271 WNI di seluruh wilayah Lebanon masih dalam keadaan aman, selamat, dan tidak ada yang menjadi korban.
Meskipun demikian, Judha tetap mengimbau kepada WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terkait dengan konflik tersebut.
Kemenlu sudah mengadakan pertemuan secara intensif dan membangun semacam contingency plan atau rencana penanggulangan apabila timbul situasi darurat yang sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) bagi seluruh perwakilan Indonesia.
“Dalam konteks tersebut, perwakilan kita yang ada di KBRI Beirut telah menetapkan status Siaga 1 untuk Lebanon selatan dan Siaga 2 untuk wilayah Lebanon lain,” ungkap Judha saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2024).
Apabila terjadi peningkatan eskalasi dan situasinya sudah membahayakan WNI, pemerintah sudah merencanakan proses evakuasi.
Sebagai catatan, situasi Siaga 1 dan Siaga 2 yang ditetapkan oleh KBRI Beirut sudah ditetapkan sejak 7 Oktober 2023 dan masih dipertahankan hingga saat ini.
271 WNI masih ada di Lebanon
Berdasarkan laporan dari KBRI Beirut, saat ini terdapat 217 WNI yang tersebar di seluruh wilayah Lebanon.
“(Dari 217 WNI) 14 diantaranya tinggal di Lebanon selatan. Ada 5 di Nabatieh, ada 5 di wilayah Shebaa, dan 4 di wilayah Tyre (Tirus),” terang Judha.
Sejak Oktober 2023, pemerintah Indonesia sudah menawarkan evakuasi bagi WNI di Lebanon selatan untuk pindah ke ibu kota Lebanon, Beirut.
Saat itu, para WNI sudah sempat dievakuasi. Namun karena situasi dirasa aman, mereka kembali lagi ke Lebanon selatan.
Meskipun sudah kembali ke Lebanon selatan, pemerintah Indonesia masih menjalin komunikasi dengan mereka.
Judha juga mengingatkan kepada WNI di Lebanon untuk selalu memantau situasi terkini.
“Dalam kondisi tertentu, kita juga sudah koordinasi dengan kontingen TNI yang ada di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau pasukan sementara PBB di Lebanon, dan kita memiliki 1.232 kontingen TNI yang tergabung dalam UNIFIL,” ungkapnya.
Ribuan pasukan TNI tersebut memang saat ini berada di bawah komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun dalam keadaan darurat tertentu, pasukan tersebut dapat memberikan perlindungan sementara kepada WNI sambil menunggu untuk dijemput ke Beirut.
Selain itu, Judha memberikan saran kepada warga untuk melakukan repatriasi atau kembali ke Indonesia secara mandiri, meskipun situasi masih relatif aman.
Saat ini, jalur penerbangan di Lebanon masih terbuka dan cukup aman bagi WNI yang ingin pulang ke Indonesia.
“Jadi kami sangat mengimbau, mengingat potensi eskalasi sangat tinggi, untuk bisa mempertimbangkan pulang ke Indonesia secara mandiri. Jadi tidak menunggu situasinya chaotic, dan menunggu dievakuasi,” jelas Judha.
Tidak hanya Indonesia, imbauan untuk melakukan repatriasi juga dilakukan oleh negara-negara lain yang warganya masih ada di wilayah konflik.
Editor: PARNA
Sumber: kompascom
