Foto ilustrasi pungli (andhika/detikcom)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) merespons sorotan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait masih adanya praktik pungutan liar (pungli) di lapas dan rutan. Ditjen Pas menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberantas pungli di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

“Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), berkomitmen untuk memberantas pungli di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seraya menegaskan seluruh layanan Ditjenpas bersifat gratis atau tanpa biaya,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra, dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).

Deddy meminta masyarakat yang mengetahui, bahkan mengalami pungli di UPT Permasyarakatan agar segera melaporkannya. Berikut beberapa layanan pengaduan resminya:

a. Pertama, masyarakat dapat datang langsung ke meja layanan di lobi kantor Ditjenpas, Jl. Veteran No. 11, Jakarta Pusat. Terdapat petugas Duta Layanan yang siap menerima aduan maupun informasi. Setiap aduan yang kami terima akan segera ditindaklanjuti;
b. Kedua, masyarakat dapat menghubungi layanan pengaduan Ditjenpas melalui WhatsApp di nomor: 0813 6876 5195 atau email [email protected];
c. Ketiga, masyarakat dapat menghubungi akun media sosial Ditjenpas, baik X, Facebook, YouTube, Instagram, maupun Tiktok;
d. Keempat, masyarakat dapat melaporkan melalui Whistleblower System atau WBS Kementerian Hukum dan Hak Asassi Manusia dengan mengakses tautan https://wbs.kemenkumham.go.id/;
e. Kelima, sebagai instansi pemerintah, Ditjenpas juga terhubung dengan setiap aduan yang masuk dalam aplikasi Lapor. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store;

Lebih lanjut, Deddy menyebut sesuai standar layanan Pemasyarakatan, waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan hingga surat penyampaian hasil penanganan pengaduan diberikan ke pihak pengadu adalah 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja.

Dia menjamin identitas whistleblower bersifat rahasia dan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta hanya fokus pada informasi yang dilaporkan, bukan siapa yang melaporkan.

“Kami berkomitmen untuk terus memerangi pungli, terutama jika ada indikasi keterlibatan petugas, serta membutuhkan dukungan masyarakat untuk terus memberikan informasi dan masukan untuk memperbaiki pelayanan publik,” ujarnya.

MAKI Soroti Pungli di Lapas
Sebelumnya, Komite I DPD RI melaksanakan pembahasan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam rapat tersebut, MAKI menyoroti sejumlah masalah yang ada seperti over kapasitas hingga masih ada pungli.

“Masih adanya pungli. Jadi masih lemahnya moral itu ya. Pungli itu lah yang masih mewarnai di lapas dan rutan kita,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada rapat tersebut di gedung DPD RI, Jakarta, Senin (1/7).

Boyamin menyarankan untuk mengatasi masalah tersebut harus diadakan kontak person untuk pelapor pelanggaran atau whistle blower. Dan juga harus adanya peningkatan kesejahteraan petugas.

“Dan ini mestinya untuk usulan menyediakan kontak person untuk whistle blower. Ya terakhir peningkatan kesejahteraan petugas,” kata dia.

Editor: PARNA
Sumber: detik.com