Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 di Ruang Sidang Utama – Balairung Raja Khalid DPRD Provinsi Kepri, Sabtu (24/9/2022).

Rapat Paripurna Hari Jadi Dua Dasawarsa Provinsi ke-32 di Indonesia ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Jambi Al Haris, mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Pj. Gubernur Kepri masa jabatan 21 Agustus 2015-30 Desember 2015 Agung Mulyana, Ketua Yayasan BP3KR Huzrin Hood, Anggota DPD RI Dapil Kepri Dharma Setiawan, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Forkopimda Tanjungpinang atau yang mewakili, Ketua LAM Kepri Abdul Razak, pimpinan instansi vertikal, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Tim Percepatan Pembangunan, para Asisten, staf ahli, dan Kepala OPD Pemprov Kepri.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar memohon doa dari semua pihak agar dapat terus melaksanakan tugas dalam mengemban amanah membangun provinsi ini dengan menyinergikan semua potensi yang ada.

“Tentunya dukungan dari semua pihak sangat kami butuhkan, mari kita semua “turun tangan” dan bukan sekedar “urun angan” dalam mengisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,” kata Ansar.

Gubernur pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada gubernur dan wakil gubernur terdahulu, yang telah berjasa dalam mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.

“Kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen di Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, cerdik pandai, dunia usaha dan swasta, kalangan pers serta masyarakat secara umum, atas semua partisipasi, bantuan dan dukungan dalam membangun “Bunda Tanah Melayu” Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat memperoleh prestasi dan berbagai penghargaan” ucapnya sungguh-sungguh.

Ansar juga memaparkan capaian-capaian yang telah diraih dalam dua tahun lebih kepemimpinannya bersama Wagub Marlin seperti yang disampaikannya saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri yang dihelat pada hari yang sama.

Mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan yang bisa ditekan,  penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kualitas kesehatan yang ditunjukkan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, serta kualitas pendidikan yang dilihat dari indkator rata-rata lama sekolah.

Gubernur mengatakan, langkah pertama yang Ia dan Wagub Marlin lakukan sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 25 Februari 2021 lalu, saat pandemi Covid-19 masih melanda, adalah merumuskan rencana pembangunan yang inklusif, holistik, tematik, dan spasial sehingga mampu untuk pulih dari pandemi Covid-19 serta mewujudkan Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya sesuai dengan visi RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun 7 (tujuh) tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Terwujudnya Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Lingkungan, Terwujudnya Penguatan Jaring Pengaman Sosial, Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif, Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat, serta Terwujudnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau.

Terakhir Gubernur menyampaikan kesempatan yang diperoleh Kepri dimana telah ditunjuk oleh Bappenas sebagai pilot project dalam penyusunan peta transformasi ekonomi.

Hal ini untuk mengoptimalkan Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Transformasi ekonomi ini menurutnya dituangkan ke dalam 6 (enam) strategi yaitu: pertama, Sumber Daya Manusia yang dapat Berdaya Saing. Kedua, Produktivitas Sektor Ekonomi. Ketiga, Ekonomi Hijau dalam penerapan sirkulasi ekonomi, pengelolaan sampah, transportasi bersih dan transisi energi. Keempat, transformasi digital dalam pengembangan data centre, pusat digitalisasi Nongsa (digital bridge Batam dan Singapura). Kelima, integrasi ekonomi domestik guna mendukung infrastruktur konektivitas darat dan laut serta pengembangan kluster ekonomi. Terakhir, enabler dalam birokrasi dan kelembagaan yang efektif.

“Transformasi ekonomi ini sangat dibutuhkan mengingat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyadari banyak permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Sebagai daerah kepulauan, pembangunan di Kepri membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak murah. Untuk itu, kita juga berupaya untuk memperoleh dana APBN dalam pembangunan beberapa proyek strategis nasional di Kepri,” tutupnya.

Editor: HER