Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal 10 kali (tahun) berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Opini WTP atau unqualified opinion adalah capaian tertinggi suatu entitas yang menyampaikan laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya.
Adapun opini WTP tahun 2021 lalu merupakan Opini WTP ke-12 kali berturut-turut yang diraih Pemprov Kepri.
Ada 4 kategori penghargaan yang diserahkan pada Rakernas kali ini, yakni penerima opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2021, penerima opini WTP minimal 5 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2017 – 2021, penerima opini WTP minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2012 – 2021, dan penerima opini WTP minimal 15 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2007 – 2021.
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad berharap hal ini bisa menjadi pemacu kinerja seluruh jajarannya. Penghargaan ini juga sebagai bukti jika seluruh OPD sudah bekerja dengan baik.
“Kita bersyukur dan berterimakasih, ini bukti jika tim kita sudah bekerja denga sangat baik. (Mencapai) WTP 12 kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah, tapi kita telah membuktikannya, bahkan Kementerian Keuangan pun mengakuinya,” kata Ansar.
Selain penyerahan penghargaan, acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 juga diisi talkshow dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.
Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 22 Agustus 2022 yang lalu berupa aneka lomba, webinar, dan coaching clinic.
Gubernur Ansar juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Menurutnya penghargaan ini merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui penghargaan ini saya berharap pengelolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel. Juga pencapaian ini agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang,” ungkap Ansar.
Sri Mulyani mengatakan, melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan tentu berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP.
“Penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang diahadapi bangsa. Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD,” ujar Sri Mulyani.
“Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi kita tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” pungkas Menkeu.
Editor: HER
