Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengaku serius menanggapi instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk mengantisipasi lonjakan inflasi pangan di daerah.
Setelah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan walikota di Aula Wan Seri Beni, Ansar kembali melakukan tindak lanjut dengan menggelar rapat pengendalian inflasi daerah dan mengundang Kepala Bank Indonesia Kepri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (23/8/2022).
Gubernur memberikan beberapa instruksi untuk menanggulangi kenaikan inflasi pangan di Kepri. Untuk jangka pendek, agar digelar secara berkala operasi pasar di daerah-daerah yang terpantau inflasinya cukup tinggi seperti Batam dan Tanjungpinang.
“Jadi operasi pasar ini lebih fokus kita lakukan di sumber perhitungan BPS dan sumber yang memang selama ini produksi kecil tetapi konsumennya banyak,” kata Gubernur.
Batam dan Tanjungpinang menjadi daerah prioritas untuk dilakukan operasi pasar karena populasi di dua kota tersebut cukup besar namun suplai bahan pangannya masih bergantung dari daerah lain.
Gubernur Ansar pun menginstruksikan dalam operasi pasar yang akan digelar nantinya harus benar-benar menyediakan komoditas-komoditas yang memang mempengaruhi inflasi pangan.
Data yang dihimpun BPS Kepri, saat ini inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 0,61 persen. Inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 jika dihitung berdasarkan tahun kalender dari Januari 2022 tercatat 4,38 persen, sementara dalam Year on Year (YoY), inflasi di Kepri tercatat 6,09 persen.
Adapun komoditas peyumbang terbesar inflasi pada bulan Juli adalah cabe merah yang melonjak 158,83 persen dengan andil inflasi 0,95 persen. Lalu minyak goreng yang melonjak 46,08 persen dengan andil inflasi 0,59 persen, dan cabe rawit yang meningkat 106,70 persen dengan andil inflasi 0,21 persen.
Ansar juga menginstruksikan agar masyarakat bisa kembali diberdayakan untuk menanam beberapa bahan pangan pokok seperti cabe dengan memanfaatkan perkaraangan rumah. Swasembada bahan pangan di Kepri dapat dicapai apabila masyarakat juga ikut berdaya menanam di rumah.
“Khusus untuk tanaman yang jangka waktu tanamnya pendek, kita bisa menggandeng PKK Kepri dengan dasawismanya untuk bisa menanam di perkarangan,” tuturnya.
Sementara itu, bagi daerah-daerah yang lahan pertaniannya terbatas seperti Tanjungpinang, bisa di bantu daerah lain untuk membantu penyediaan bahan pangan. Koordinasi antar daerah sangat penting dalam menjaga inflasi di daerah.
Yang terpenting, jangan sampai terjadinya over supply atau kelebihan ketersediaan terhadap suatu bahan bangan pokok yang justru membuat harga barang tersebut menjadi jatuh.
Harga ikan yang selalu berfluktuasi juga menjadi perhatian Gubernur Ansar. Dirinya menilai kelompok nelayan perlu dibantu untuk meningkatkan tangkapan produksi ikan-ikan yang terjangkau oleh konsumsi masyarakat, seperti ikan tamban dan ikan benggol.
“Nelayan-nelayan trawl itu kita akan tertibkan, tidak boleh di bawah 30 mil. Kedua dimana lokus-lokus kegiatan penangkapan ikan yang bisa meningkatkan produksi mereka, apa yang mereka butuhkan kita bantu itu,” kata Gubernur Ansar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah.
Berkaitan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Arahan pertama yaitu memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah dengan memanfaatkan data makro dan mikro serta data detail; Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah.
TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.
Lalu yang ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah; Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, berkaitan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah diberikan kewenangan oleh Mendagri. Gubernur Ansar mengaku akan menyiapkan skema penggunaan BTT tersebut secara mendalam terlebih dahulu.
“Kita pelajari dulu secara seksama kewenangan pengguna BTT ini, kita tidak mau setelah digunakan hasilnya tidak efektif untuk mengendalikan inflasi,” katanya.
Editor: ARON
