Rakor percepatan realisasi APBD Tahun 2022 berlangsung secara daring dan luring di Kemendagri, Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Saerah (Pemda) untuk melakukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Salah satu upaya yang dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022, yang berlangsung secara daring dan luring di Kemendagri, Jakarta, Senin, (20/6/2022).

Narasumber dalam rakor tersebut adalah Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dan Direktur Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni. Sementara itu, peserta yang hadir ada Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Komaedi; Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Sumule Tumbo.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan; Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Budi Santoso Sudarmadi; Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri, Bachril Bakri.

Peserta yang hadir secara luring antara lain adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan salah satu arahan Presiden Jokowi.

“Sesungguhnya dalam skema pembangunan ekonomi, maka trigernya ada di APBD dan APBN, jadi hari ini, tahun ini diperkirakan uang yang akan beredar di republik ini, untuk menggerakan roda perekonomian itu Rp1.100 triliun lebih berasal dari APBD, Rp2.000 triliun lebih sedikit berasal dari APBD, Rp1.200 triliun berasal dari investasi baru,” jelasnya.

Selain itu, Suhajar menjelaskan, belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada akhir 2022.

“Belum lagi seluruh kegiatan ekonomi yang sudah mapan dan bergerak terus rodanya, itulah yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi diatasĀ  lima persen hingga tujuh persen,” ujarnya.

Suhajar mengingatkan, kepada daerah yang pendapatannya berada di bawah 60 persen untuk mencari terobosan agar pendapatan daerahnya dapat ditingkatkan, dengan pendapatan dibawah 60 persen dinilai pemda gagal dan tidak mampu memenuhi target pendapatan APBD awal tahun.

“Bagi daerah yang akhir Mei serapannya di atas 30 persen boleh dikatakan bisa naik kelas, sementara di bawah 30 persen tidak naik kelas, itu baru kelas negeri, kalau kelas unggulan harus mencapai 70 persen bisa naik kelas,” tegasnya.

Sejalan dengan Suhajar, Dirjen Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan guna mendorong percepatan realisasi belanja APBD TA 2022, pada minggu lalu telah dilaksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) dan melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap 15 pemda yang rendah realisasinya dan dana simpanan di bank diatas rata-rata.

Fatoni menyampaikan, daerah perlu juga melaksanakan rakor secara periodik satu tahun setidaknya sebanyak tiga kali, pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun.

Editor: ARON