Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq menemui Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pemprov Kepri dalam melakukan koordinasi terkait pengembangan bandar udara Karimun dan juga pelabuhan Malarko.

Gubernur meminta kepada Menteri Perhubungan RI agar jalur penerbangan Tanjungpinang-Karimun dan Pekanbaru segera dibuka, dan tentunya dengan membuka jalur penerbangan Wings Air. Hal ini mengingat arus perjalanan orang sudah semakin membaik.

“Suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai. Minimal harus ada bandara yang layak, bandara yang  bisa untuk mendarat pesawat Boeing 737,” kata Ansar.

Untuk bandara Karimun tahun ini Pemprov Kepri telah menghibahkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembebasan lahan perpanjangan runway bandara.

Saat ini panjang ruway bandara karimun hanya 1600 meter dan akan diperpanjang hingga minimal 2000 meter. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara dimaksud.

“Kita harap semuanya lancar. Pokoknya kita gak bakal bosan untuk terus datang ke pusat untuk menanyakan perkembangan apa yang kita minta. Ini semua agar perekonomian Kepri bisa berkembang merata dan masyarakat sejahtera,” katanya.

Selain bandara, kata Gubernur Ansar, pelabuhan Malarko juga sedang dalam tahap design penataan pelabuhan kontainer karana posisi Karimun sangat strategis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta dekat juga dengan Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Kedua provinsi ini saling membutuhkan bahan kebutuhan pokok.

“Karimun sendiri memiliki potensi pengembangan bidang  kemaritiman yang memiliki peluang investasi sangat besar, dan sekarang banyak investor yang ingin berinvestasi didalamnya. Peluang ini harus kita tangkap, caranya dengan mempermudah akses itu tadi,” tambah Ansar.

Selesai dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Ansar bersama Bupati Rafiq, staff Khusus Gubernur Sarafuddin Aluan dan Kadiskominfo Kepri Hasan bergegas ke kantor Kemenko Perekonomian RI.

Disana Gubernur Ansar diterima oleh Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Ir. Wahyu Utomo.

Disini Ansar menjelaskan jika sebagai daerah yang terintegrasi dengan FTZ, Karimun sangat membutuhkan adanya fasilitas bandara yang memadai. Saat ini bandara di Karimun belum bisa disinggahi pesawat berbadan besar, sehingga perlu diperpanjang.

“Kita berharap hingga akhir 2023 nanti bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar. Dengan demikian, saya yakin perekonomian akan hidup,” ujarnya.

Menurut Ansar, untuk membenahi bandara Karimun membutuhkan dana yang tidak sedikit, setidaknya Rp180 miliar. Adapun dana yang ada baru terkumpul sebesar Rp120 miliar dari Kemenhub dan Rp10 miliar dari APBD Pemprov Kepri untuk pembebasan lahan.

Editor: HER